OJK Menilai Kemiskinan Hambat Ekonomi Syariah di Indonesia
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berpendapat, kemiskinan menjadi salah satu penyebab rendahnya permintaan gaya hidup (lifetstyle) syariah di Indonesia. Alhasil, sekalipun menjadi negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain dalam soal pengembangan ekonomi syariah.
Menurut Wimboh, negara yang sukses menerapkan gaya hidup syariah adalah negara yang mayoritas penduduknya sudah mapan. Maka itu, ia berpendapat, untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air, yang paling pertama harus diupayakan pemerintah adalah peningkatan taraf hidup masyarakat.
"Masyarakat Indonesia tidak memikirkan travel atau fashion, orang makan saja kurang. Maka meningkatkan taraf hidup adalah (langkah) yang pertama. Ini harus dilakukan bersama-sama," kata dia saat diskusi publik bertema “Prospek Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Global” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).
Berdasarkan data GIEI Thompson Reuters, Malaysia merupakan yang terbesar dalam hal keuangan Syariah, sedangkan Filipina dalam soal makanan halal. Sementara itu, Tiongkok tercatat sebagai penyuplai terbesar pakaian ke Timur Tengah.
Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpandangan ada empat kunci sukses untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, political will (keinginan politik) yang kuat dan harus dirumuskan dalam program nasional. (Baca juga: Bahana Sekuritas Siap Akuisisi Bank Muamalat)
Kedua, adanya suatu lembaga atau forum atau badan untuk mengkoordinasikan berbagai program guna mendorong gaya hidup syariah. "Selama ini, masing-masing bekerja sendiri. Kalau tak terintegrasi agak sulit," kata dia.
Ketiga, fokus ke daya saing. Misalnya, mengembangkan pusat ekonomi dan keuangan untuk makanan halal, busana muslim, pariwisata dan sebagianya. Keempat, melakukan gerakan atau kampanye massal untuk mengembangkan gaya hidup halal.
