OJK Menilai Kemiskinan Hambat Ekonomi Syariah di Indonesia

Penulis: Desy Setyowati

Editor: Martha Ruth Thertina

3/11/2017, 20.38 WIB

Malaysia merupakan yang terbesar dalam hal keuangan Syariah, sedangkan Filipina dalam hal industri makanan halal.

Syariah
Katadata | Arief Kamaludin

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso berpendapat, kemiskinan menjadi salah satu penyebab rendahnya permintaan gaya hidup (lifetstyle) syariah di Indonesia. Alhasil, sekalipun menjadi negara berpenduduk muslim terbesar, Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain dalam soal pengembangan ekonomi syariah.

Menurut Wimboh, negara yang sukses menerapkan gaya hidup syariah adalah negara yang mayoritas penduduknya sudah mapan. Maka itu, ia berpendapat, untuk mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air, yang paling pertama harus diupayakan pemerintah adalah peningkatan taraf hidup masyarakat.

"Masyarakat Indonesia tidak memikirkan travel atau fashion, orang makan saja kurang. Maka meningkatkan taraf hidup adalah (langkah) yang pertama. Ini harus dilakukan bersama-sama," kata dia saat diskusi publik bertema “Prospek Indonesia Sebagai Pusat Keuangan Syariah Global” di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (3/11).

Berdasarkan data GIEI Thompson Reuters, Malaysia merupakan yang terbesar dalam hal keuangan Syariah, sedangkan Filipina dalam soal makanan halal. Sementara itu, Tiongkok tercatat sebagai penyuplai terbesar pakaian ke Timur Tengah.

Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpandangan ada empat kunci sukses untuk mengembangkan ekonomi syariah. Pertama, political will (keinginan politik) yang kuat dan harus dirumuskan dalam program nasional. (Baca juga: Bahana Sekuritas Siap Akuisisi Bank Muamalat)

Kedua, adanya suatu lembaga atau forum atau badan untuk mengkoordinasikan berbagai program guna mendorong gaya hidup syariah. "Selama ini, masing-masing bekerja sendiri. Kalau tak terintegrasi agak sulit," kata dia. 

Ketiga, fokus ke daya saing. Misalnya, mengembangkan pusat ekonomi dan keuangan untuk makanan halal, busana muslim, pariwisata dan sebagianya. Keempat, melakukan gerakan atau kampanye massal untuk mengembangkan gaya hidup halal.

"(Kampanye) itu tidak hanya masalah religi. Tetapi juga akan menciptakan demand berbagai produk-produk (syariah)," ujar dia. (Baca juga: Pertama Kali, PLN Raih Kredit Investasi dengan Skema Syariah)

Adapun BI, menurut Perry, telah melakukan upaya-upaya untuk mendukung ekonomi syariah. Pertama, mengembangkan pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah. Selain itu, juga bekerja sama dengan pengusaha atau asosiasi untuk membentuk rantai industri halal. 

Kedua, memperdalam pasar keuangan syariah dengan memperbanyak pelaku industri dan produknya. Ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya, dengan memasukan pelajaran terkait ekonomi dan keuangan syariah pada kurikulum pendidikan di pesantren.

"Ada juga kampanye bersama menggiatkan, menyadarkan, memperkuat pola hidup halal. 'Enggak kece lah kalau enggak hidup halal'," kata Perry.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat, ada tiga hal yang akan dilakukan BI, pemerintah, dan otoritas terkait yaitu membentuk bank syariah yang besar, deregulasi industri halal, dan pemberdayaan ekonomi pesantren termasuk optimalisasi siswa.

"Kami sedang mendetailkan, bagaimana program-program (syariah) instansi dan segala macam bisa kami satukan. Semoga itu bisa diintegrasi jadi program nasional," kata dia. 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan