Pemerintah Akan Beli 40% Hak Partisipasi Rio Tinto di Freeport

Anggita Rezki Amelia
5 Desember 2017, 18:31
Freeport
ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Pemerintah akan mengakuisisi hak partisipasi perusahaan tambang asal Australia Rio Tinto yang ada di PT Freeport Indonesia dan mengkonversinya menjadi saham. Ini untuk memuluskan proses divestasi saham Freeport ke Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan Rio Tinto sudah menyatakan tidak keberatan untuk melepas hak partisipasinya di PT Freeport Indonesia. Bahkan saat ini pemerintah dan Rio Tinto masih berunding mengenai harga hak partisipasi itu.  

Porsi Rio Tinto ini nantinya diambil alih melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Pemerintah akan membeli participating interest Rio Tinto di PT Freeport Indonesia sebanyak 40%," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (5/12).

Keikutsertaan Rio Tinto di Freeport Indonesia ini berawal dari kesepakatan dengan Freeport Indonesia tahun 1990-an. Dalam kesepakatan itu Rio Tinto bersedia memberikan pendanaan di Tambang Grassberg, Tembagapura. Sebagai imbalannya, Rio Tinto mendapatkan 40% dari seluruh produksi Freeport hingga 2022. Namun, 40% itu bukan berbentuk saham.

Menurut Jonan, ketika diakuisisi pemerintah nantinya, 40% hak partisipasi itu akan dikonversi menjadi saham. “Kalau ini dikonversi penuh menjadi saham, Freeport setuju,” ujar dia.

Selain itu, Pemerintah akan mengakuisisi saham Indocopper di Freeport sebesar 9,36 %. Bahkan pemerintah mengklaim Indocopper sudah sepakat mengenai rencana jual beli saham tersebut.

Jika ditarik kebelakang,Freeport sudah menjalankan divestasi tahap pertama dengan menjual 9,36 % sahamnya kepada PT Indocopper milik perusahaan swasta nasional Bakrie Brothers. Namun, kepemilikan saham ini beralih, setelah pada 1997 Indocopper dibeli oleh PT Nusamba Mineral Industri milik Bob Hasan. Belakangan, saham yang dimiliki Indocopper ini dibeli kembali oleh Freeport McMoran.

Alhasil, kini pemerintah hanya mengantongi kepemilikan di Freeport sebesar 9,36%. Namun, Jonan berharap tahun depan pemerintah Indonesia sudah memiliki 51% saham Freeport melalui proses divestasi.

Di sisi lain, pemerintah juga telah membentuk holding (induk) BUMN sektor tambang yang dipimpin PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) pada Rabu (29/11). Holding yang beranggotakan PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk ini memiliki tugas mengakuisisi saham Freeport Indonesia.

(Baca: Jadi Holding Tambang Beraset Rp 88 T, Inalum Bidik Saham Freeport)

Direktur Utama PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) Budi Gunadi Sadikin  mengatakan konsolidasi otomasi akan meningkatkan aset holding darri 21 Triliun menjadi Rp 88 triliun. "Inalum akan konsolidasi berempat,” kata dia saat konferensi pers, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/11).

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...