Bappenas Targetkan Pembiayaan Campuran Dapat Digunakan Tahun Ini
Pemerintah menargetkan skema pembiayaan campuran (blended finance) akan mulai digunakan pada tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan hal ini usai pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.
Bambang menjelaskan Bappenas akan mendorong skema tersebut masuk dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) serta dikombinasikan dengan pembiayaan yang telah ada sebelumnya di Indonesia. "Intinya kami dorong agar (program) SDGs bisa manfaatkan blended finance secara luas," kata Bambang di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (1/2).
Blended finance merupakan pembiayaan proyek atau program yang dananya bisa berasal dari campuran uang negara, perbankan atau swasta. Bisa juga berasal dari dana kedermawanan seperti dari lembaga filantropi atau dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana ini kemudian dijadikan sebagai modal swasta untuk investasi jangka panjang.
(Baca: Dana Infrastruktur Seret, Pemerintah Lirik Sumber dari Filantropi)
Bambang mengaku belum bisa mengestimasikan berapa potensi pembiayaan campuran yang dapat ditarik ke Indonesia. Sedangkan untuk proyeknya sendiri, Bambang menjelaskan bahwa proyek terkait pengentasan kemiskinan serta lingkungan akan diprioritaskan untuk dibiayai dengan skema ini. "Contoh awalnya dua isu itu dulu," ujarnya.
Pemerintah terus mengkaji kemungkinan pembiayaan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan campuran (blended finance). Skema tersebut dinilai berpotensi digunakan untuk membiayai beberapa proyek kereta listrik ringan (light rail transit/LRT) yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai wilayah Indonesia.
