BPK Temukan Rp 13,24 Triliun Masalah Uang Negara di Semester II-2017
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II (IHPS II) tahun 2017 kepada DPR hari ini. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan 5.852 permasalahan keuangan senilai total Rp 13,24 triliun pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan badan usaha daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.
"IHSP II Tahun 2017 memuat ringkasan dari 449 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 6 LHP keuangan, 239 LHP Kinerja, dan 204 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT)," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (3/4).
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 4 laporan keuangan. Pemeriksaan atas kinerja menyimpulkan pelaksanaan pelayanan, kegiatan, dan program belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat permasalahan yang memengaruhi pencapaian tujuan. (Baca: Jokowi Utamakan APBN Bebas Korupsi daripada Opini WTP dari BPK)
Sementara pemeriksaan DTT menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal (SPI) belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Ini terlihat dari masih adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam laporan ini, BPK mengungkapkan 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Ini meliputi 1.082 permasalahan kelemahan SPI dan 1.950 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun.
"Selain itu, terdapat 2.820 keti ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 2,67 triliun. Terdapat 69 permasalahan ketidakhematan senilai Rp285,54 miliar, 12 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp51,06 miliar, dan 2.739 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,33 triliun," ujar Moermahadi.
