DPR Soroti Kenaikan Dana Bansos dalam RAPBN 2019

Penulis: Rizky Alika

Editor: Dini Hariyanti

Selasa 28/8/2018, 17.42 WIB

Sejumlah anggota DPR mewanti-wanti pemerintah agar RAPBN 2019 bebas dari kepentingan politis.

Sidang Tahunan DPR 2018
Arief Kamaludin|KATADATA
Presiden Jokowi saat membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD, di kompleks parlemen, Kamis (16/8/2018)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti anggaran bantuan sosial di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2019. Anggota dewan mengingatkan, jangan sampai peningkatan alokasi dana lantaran ada pertimbangan politis.

Ajang pemilihan presiden (pilpres) pada 2019 perlu diwaspadai mengingat kepentingan politik berbagai pihak menguat. Oleh karena itu, DPR menekankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan secara hati-hati.

“Peningkatan siginifikan (dana bansos) terjadi pada saat tahun pendaftaran calon presiden dan wakil presiden,” kata Anggota DPR Fraksi Gerindra Ramson Siagian di dalam rapat paripurna pandangan fraksi atas RAPBN 2019, Jakarta, Selasa (28/8).

Dia pun sempat mempertanyakan, apakah di dalam proses penyusunan RAPBN 2019 sarat akan kepentingan politik atau tidak. Pasalnya, langkah senada berupa kenaikan anggaran bansos terjadi pula saat tahun politik 2014.

(Baca juga: Tingkatkan Perlindungan Sosial, Belanja Negara Dipatok Rp 2.439 T)

RAPBN 2019 mengalokasikan dana khusus untuk program bansos Rp 103,24 triliun, naik 28,65% dari proyeksi pada APBN tahun ini senilai Rp 80,25 triliun. Bantuan sosial rastra dan bantuan pangan nontunai (BPNT) akan disalurkan kepada 15,6 juta keluarga penerima manfaat.  

Realisasi penyaluran bansos per Juli tahun ini meningkat 75,8% secara year on year (yoy). Jadi, distribusinya sudah mencapai Rp 56,24 triliun atau setara 72,79% dari anggaran yang dialokasikan sampai pengujung 2018. 

Anggota Fraksi Golongan Karya Syarif Abdullah Alkadrie turut mengutarakan, perekonomian 2019 penuh tantangan karena bersamaan dengan pilpres. "Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menjaga stabilitas politik dan sosial demi menjaga iklim investasi," ujarnya. 

Senada, Anggota Fraksi PDI Perjuangan Esti Wijayanti berpendapat, tantangan tahun depan meningkat seiring dengan memanasnya kontestasi politik. "Tema pemerintah untuk RAPBN 2019 adalah sehat, adil, dan mandiri. Ini akan jadi tantangan yang mana tahunnya juga tahun politik," tuturnya.

 

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha