Adaro Ikut Lelang Pembangkit Surya 100 MW PLN di Sumatra

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Jum'at 31/8/2018, 13.13 WIB

Adaro sudah lolos prakualifikasi dan tinggal menunggu pengumuman pemenang lelang dari PLN

Panel surya EBT
Katadata | Arief Kamaludin

PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya PT Adaro Power, tengah menanti pengumuman pemenang tender pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Lelang pembangkit dengan total kapasitas 100 megawat (MW) di beberapa wilayah Sumatra ini dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Nah, kalau nanti PLN akan datang dengan request for proposal, kami akan masuk ke situ,” kata Presiden Direktur Adaro Power Mohammad Effendi saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (31/8).

Adaro Power sendiri, telah menjajal pemanfaatan listrik hasil tenaga surya dengan menggunakan PLTS yang dipasang di atas atap (rooftop) berkapasitas 100 kilowatt. Namun, listrik tersebut tidak dikomersialkan dan hanya dipakai untuk kepentingan perusahaan.

(Baca: Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Pembangkit Listrik Surya di Atap)

Dalam mengajukan tender proyek PLTS ini, Adaro Power tidak menggandeng perusahaan lain. Saat ini perusahaan sudah lolos seleksi pra kualifikasi. Selain itu, proyek ini juga masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) pemerintah yang dijalankan PLN.

Adaro tidak dapat memperkirakan kapan dapat mulai proses pembangunan PLTS di Sumatra, karena masih menunggu proses lelang PLN. Menurutnya, salah satu faktor yang dipertimbangkan PLN adalah soal mahalnya harga listrik dari PLTS. “Faktornya itu di dalam PLN sendiri, hal-hal yang mungkin tidak kita ketahui,” kata Effendi.

(Baca: Penerapan Panel Surya Kurangi Pendapatan PLN Rp 270 Miliar per Bulan)

Terkait nilai investasinya, Effendi tidak menyebutkan secara pasti. Namun, dia menjelaskan pembangunan setiap 1 MW PLTS membutuhkan dana sebesar US$ 1-2 juta. Dengan asumsi ini, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan PLTS 100 MW mencapai US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,47 triliun.

Sementara, untuk harga jual listrik dari PLTS mengacu penghitungan yang masuk dalam Biaya Pokok Produksi (BPP). Saat ini, harga BPP listrik secara umum berkisar di angka US$ 7,5 sen per kWh atau sekitar Rp 1.000 per kWh. “BPP pembangkit itu, di nasional US$ 7,5 sen per kWh, itu belum ada margin. Kami harus bisa harus balik modal dengan US$ 7,5 sen,” katanya.

(Baca: Panel Surya Ancam Bisnis PLN)

Menurut Effendi, penentuan harga jual listrik ini masih terkendala dua hal. Pertama, mahalnya harga panel surya di pasaran. Adaro Power harus mengimpor panel surya untuk PLTS itu dari Singapura dan Tiongkok, karena belum ada produksinya di dalam negeri. 

Kendala kedua, masa efektif dari panel surya tersebut. Dalam 24 jam, hanya 9 jam saja panel surya dapat menghasilkan listrik yaitu dari pukul 07.00 hingga pukul 16.00. Dari 9 jam tersebut, hanya 3,5 jam saja yang maksimal menghasilkan listrik. Sedangkan listrik yang dihasilkan dari 5,5 jam sisanya, setara dengan listrik yang dihasilkan dari 3,5 jam.

Kombinasi dua kendala tersebut membuat harga jual listrik PLTS, secara keekonomian, di atas US$ 7,5 sen per kWh. Hal ini yang membuat harga jual listrik PLTS belum kompetitif. Namun, biaya investasi bisa berkurang, apabila PLTS dibangun dengan kapasitas yang besar.

“Kalau belinya banyak, kami harapkan manufaktur dari panel suryanya akan lebih rendah harganya,” kata Effendi. (Baca: Pemerintah Kaji Insentif untuk Panel Surya di Atap)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha