Diisukan Akan Dicopot dari Dirut Garuda, Pahala Buka Suara

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Safrezi Fitra

Senin 10/9/2018, 19.44 WIB

"Keputusannya ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saya belum dapat bocoran," ujar Pahala.

Pahala Manshury
ANTARA FOTO/Fajrin Raharjo
Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pahala Nugraha Mansury

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan akan merombak direksi PT Garuda Indonesia pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), Rabu (12/9). Direktur Utama Garuda Pahala Mansury akan dicopot dan digeser ke BUMN lain.

Menanggapi hal ini, Pahala tidak mau banyak berkomentar. Secara tegas dia menyatakan siap, apabila posisinya diganti. "Kalau kita namanya ditugaskan, harus siap misalnya diganti," katanya saat ditemui di Garuda City Center, Tangerang, Banten, Senin (10/9).

Meski begitu, Pahala tetap menyerahkan hasil keputusan soal perombakan jajaran direksi Garuda kepada pemegang saham mayoritas perusahaan. Pemerintah memegang 60,5% saham Garuda yang merupakan saham Seri A Dwiwarna, sedangkan 39,4% sahamnya dipegang publik.

"Keputusannya ada di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saya belum dapat bocoran," ujar Pahala. (Baca: Garuda Indonesia Akan Ganti Direksi dalam RUPS-LB di September)

Dia berharap, siapa pun yang menjadi pucuk pimpinan, program yang sudah direncanakan bisa tetap berjalan. Rencana korporasi yang diharapkan oleh Pahala terus dilanjutkan yaitu terkait program efisiensi yang diproyeksi hingga 2020.

Pahala mengungkapkan selama ini yang menjadi kendala selama dirinya menjabat sebagai Direktur Utama adalah renegosiasi pesawat. Selama ini, beban biaya yang dikeluarkan Garuda Indonesia dinilainya relatif lebih tinggi dibanding dengan perusahaan lain. 

Dalam keterangan resmi perseroan, RUPS-LB akan membahas perubahan direksi di maskapai penerbangan milik negara ini. Agenda tersebut merupakan usulan dari Kementerian BUMN. (Baca: Pemerintah Saling Lempar Penyelesaian Kisruh Mogok Pilot Garuda)

Rencana pembahasan perubahan direksi telah beredar sejak Januari lalu. Ketika itu, Serikat Pekerja Garuda Bersatu (Sekarga) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Rini Soemarno, dan pemegang saham Garuda agar mengevaluasi dan merampingkan jumlah Direksi Garuda.

Mereka menilai jumlah direksi di perusahaan penerbangan pelat merah tersebut terlalu gemuk. Dengan jumlah direksi saat ini yang mencapai sembilan orang, terjadi pemborosan biaya organisasi.

Sekretaris Perusahaan Garuda Hengki Heriandono mengatakan agenda pergantian pengurus Garuda ini sepenuhnya wewenang Kementerian BUMN. "Kementerian BUMN yang tahu dasarnya (pergantian direksi)," katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (23/8).

(Baca juga: Tolak Struktur Baru Direksi, Pilot Garuda Ancam Mogok Kerja)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha