Diisukan Akan Dicopot dari Dirut Garuda, Pahala Buka Suara

Dalam keterangan resmi perseroan, RUPS-LB akan membahas perubahan direksi di maskapai penerbangan milik negara ini. Agenda tersebut merupakan usulan dari Kementerian BUMN. (Baca: Pemerintah Saling Lempar Penyelesaian Kisruh Mogok Pilot Garuda)

Rencana pembahasan perubahan direksi telah beredar sejak Januari lalu. Ketika itu, Serikat Pekerja Garuda Bersatu (Sekarga) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri BUMN Rini Soemarno, dan pemegang saham Garuda agar mengevaluasi dan merampingkan jumlah Direksi Garuda.

Mereka menilai jumlah direksi di perusahaan penerbangan pelat merah tersebut terlalu gemuk. Dengan jumlah direksi saat ini yang mencapai sembilan orang, terjadi pemborosan biaya organisasi.

Sekretaris Perusahaan Garuda Hengki Heriandono mengatakan agenda pergantian pengurus Garuda ini sepenuhnya wewenang Kementerian BUMN. "Kementerian BUMN yang tahu dasarnya (pergantian direksi)," katanya kepada Katadata.co.id, Kamis (23/8).

(Baca juga: Tolak Struktur Baru Direksi, Pilot Garuda Ancam Mogok Kerja)