Produksi Surplus, BPS Jelaskan Alasan Pemerintah Masih Impor Beras
Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan alasan dibalik keputusan impor beras sebesar 2 juta ton yang diberikan pemerintah kepada Perum Bulog, meski data produksi beras dalam menunjukan ada surplus sebesar 2,85 juta ton.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, meski beras dalam posisi surplus, dia memiliki sejumlah catatan terkait ketersediaannya yang menyebar di masyarakat, sehingga sulit dikelola langsung oleh pemerintah. "Pengelolaan beras yang bisa dilakukan pemerintah hanya yang berada di Bulog," kata Suhariyanto di Jakarta, Rabu (24/10).
Mengacu pada Survei Kajian Cadangan Beras (SKCB) tahun 2015 tentang rincian penyebaran beras nasional menunjukan bahwa sebanyak 44% sebaran beras berada di rumah tangga produsen dan hanya 3% di rumah tangga konsumen. Adapun sebagian besar sisanya tersebar di penggilingan, hotel dan restoran, serta Bulog.
(Baca: Menko Darmin: Data Beras BPS Hilangkan Perdebatan Soal Impor)
Masih menurut survei tersebut, jumlah rumah tangga produsen secara nasional ada 14,1 juta rumah tangga. Alhasil, penyebaran beras per tahun untuk 1,25 juta ton rumah tangga produsen hanya terdapat surplus 7,5 kilogram per bulan.
Bulog yang memiliki pasokan tidak sampai 10% dalam total produksi pun menjadi andalan pemerintah dalam kegiatan intervensi pasokan. Terlebih situasi beras pada Oktober, November, Desember, dan Januari yang berada posisi defisit. "Situasi beras mengkhawatirkan sehingga terjawab mengapa keputusan impor ditetapkan," ujar Suhariyanto.
