JK Akan Bawa Isu Perdagangan dan Pajak ke Pertemuan G-20 di Argentina
Wakil Presiden Jusuf Kalla siap bertolak menuju Buenos Aires, Argentina untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia akan membawa sejumlah agenda penting untuk disampaikan seperti masalah perdagangan dan sistem perpajakan internasional.
Mengutip situs wapresri.go.id, Pertemuan G20 rencananya akan digelar mulai 30 November hingga 1 Desember 2018. Namun rombongan wakil presiden mulai bertolak ke Argentina pada hari ini, Rabu (28/11).
Pada pertemuan G20 dijadwalkan membahas berbagai isu global, seperti ekonomi dan keuangan global, infrastruktur, investasi, energi, pembangunan dan perdagangan, ketenaga kerjaan, perubahan iklim, digitalisasi dan anti korupsi, kesehatan kemitraan dengan Afrika, kesetaraan gender, pengungsi dan terorisme.
(Baca: G20 Rekomendasikan Jaring Pengaman Ekonomi Negara Berkembang)
Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah kepentingan yang akan dibawa pada KTT G20 2018 yakni perihal komitmen atas pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkesinambungan, seimbang dan inklusif, komitmen atas sistem perdagangan multilateral yang adil, transparan, rules-based dan non-diskriminatif serta dukungan atas peran perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi global.
Selain itu ada pula isu terait pembentukan sistem pajak internasional yang adil dan efisien; Peningkatan partisipasi emerging economies dan negara berkembang dalam tata kelola ekonomi global.
"Isu lain yang telah diidentifikasi tentang peningkatan koordinasi dan sinergi kebijakan makro ekonomi untuk meminimalisir dampak negatif dan resiko penurunan pertumbuhan ekonomi," kata Jusuf Kalla dalam keterangan resmi dilansir dari situs wapresri.go.id, Rabu (28/11).
Adapun tema besar yang diusung pada pertemuan G20 bertajuk "Building Consensus for Fair and Sustainable Development" ini memiliki tiga prioritas utama pembahasan seperti The future of work : unleashing people’s potential, yang berisi pembahasan mengenai peningkatan inklusifitas, dan mengurangi kesenjangan melalui pemanfaatan teknologi, investasi pendidikan dan pelatihan, kebijakan fiskal dan reformasi struktural.
