Dana Kelurahan Rp 3 Triliun Bakal Mengalir untuk 8.212 Kelurahan

Penulis: Michael Reily

Editor: Martha Ruth Thertina

Rabu 5/12/2018, 20.50 WIB

Besaran dana kelurahan disesuaikan dengan kategori kinerja dalam pelayanan publik dasar, yaitu sangat perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan, dan baik.

Rupiah
Donang Wahyu|KATADATA

Kementerian Keuangan menyatakan dana bantuan untuk kelurahan yang sebesar Rp 3 triliun tahun depan bakal disalurkan untuk 8.212 kelurahan di 410 kabupaten/kota. Dana yang diberikan berkisar Rp 352,94 juta sampai Rp 380 juta.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menjelaskan dana tersebut diberikan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa. "Urbanisasi desa akan semakin kecil, sehingga kelurahan butuh peningkatan kinerja terutama anggaran," kata dia di Bali, Rabu (5/12).

Dia menjelaskan, besaran dana kelurahan disesuaikan dengan kategori kinerja dalam pelayanan publik dasar, yaitu sangat perlu ditingkatkan, perlu ditingkatkan, dan baik. Sebanyak 625 kelurahan yang masuk kategori sangat perlu ditingkatkan akan mendapat Rp 384 juta.

(Baca juga: KPK Usul Kenaikan Gaji Bupati dan Wali Kota untuk Minimalkan Korupsi)

Kemudian, sebanyak 4.782 kelurahan yang masuk kategori perlu ditingkatkan bakal mendapatkan Rp 370,14 juta, dan sebanyak 2.805 kelurahan berpredikat baik bakal memeroleh Rp 352,94 juta. Adapun dana kelurahan diberikan atas permintaan Pemda.

"Kalau daerah memberikan, pemerintah pusat baru bisa memberikan, supaya pemerintah di daerah semakin dewasa," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah masih mengkaji skema penyaluran dana kelurahan. Yang jelas, Astera menyebutkan setidaknya pendanaan akan dibagikan kepada masing-masing kelurahan dalam dua tahap, awal semester pertama dan awal semester kedua. "Supaya pemanfaatannya lebih optimal," kata dia.

(Baca juga: Dana Kelurahan Tanggung Jawab Siapa? Ini Penjelasannya)

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam menjelaskan, dana kelurahan sebetulnya tanggung jawab Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Pemda tampaknya tidak mampu memenuhi amanat tersebut.

Roy memaparkan, dalam Pasal 230 UU Pemerintahan Daerah dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi tersebut masuk dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan dengan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA).

“Jadi mandat dana kelurahan ini sebenarnya berada di pundak Pemda. Hanya masalahnya, Pemda tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengalokasikan di APBD sehingga meminta tambahan dana transfer ke Pemerintah Pusat,” kata dia. Adapun dana kelurahan ditetapkan masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di tahun depan.  

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha