Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sempat mereda. Mulai awal bulan ini, kedua negara menyepakati "gencatan senjata" selama tiga bulan ke depan. Namun, di tengah kesepakatan tersebut, AS memperkeruh keadaan dengan meminta Kanada menahan pimpinan salah satu perusahaan teknologi terbesar Tiongkok. Dampaknya, beberapa produk dan investasi AS terancam di Tiongkok.
Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping melakukan pertemuan saat Konferensi G20 di Buenos Aires, Argentina, pada 1 Desember lalu. Dalam pertemuan ini kedua negara sepakat meredakan ketegangan akibat perang dagang.
AS ingin Tiongkok membuka pintu pasar domestiknya lebih besar lagi dan menghentikan kebijakan yang dianggap sebagai pencurian hak cipta teknologi. Tiongkok berjanji akan melakukan dua hal tersebut, dengan syarat AS tidak menaikkan tarif impor sisa komoditas mereka.
Trump mengatakan setelah kesepakatan di Argentina, Pemerintah Tiongkok mulai kembali membeli susu kedelai AS dalam jumlah besar. Sebelumnya, pembelian sempat berhenti karena Tiongkok memberlakukan kenaikan tarif impor pada komoditas AS, sebagai balasan atas kenaikan tarif impor barang mereka yang diberlakukan AS sebelumnya.
Pemerintah Tiongkok juga mengumumkan pemangkasan tarif impor untuk mobil beserta suku cadang buatan Amerika Serikat (AS), mulai 1 Januari 2019. Sebelumnya, pada pertengahan tahun ini saat perang dagang memanas, Tiongkok menaikkan tarif impor mobil dan suku cadang asal AS sebesar 25%. Langkah ini merupakan balasan atas tarif barang asal Tiongkok yang masuk ke AS, yang totalnya US$ 50 miliar.
(Baca: Dampak Perang Dagang, Produsen Korea dan Tiongkok Lirik Indonesia)
Namun, kesepakatan ini bisa terancam. Pada hari yang sama dengan deklarasi gencatan senjata perang dagang AS-Tiongkok, Direktur Keuangan sekaligus penerus tahta Huawei, Meng Wanzhou ditangkap di Kanada. Penangkapan ini atas permintaan pengadilan di New York.
Meng dituduh telah mengelabui bank-bank multinasional tentang perusahaan yang dikuasai Huawei yang beroperasi di Iran. Hal itu membuat bank-bank tersebut berisiko besar melanggar sanksi AS.
AS juga meminta otoritas Kanada mengekstradisi Meng, untuk menjalani hukuman di pengadilan AS. Dokumen pengadilan mengatakan Meng dapat dikenakan hukuman berat. Jika diekstradisi ke AS, Meng dapat menghadapi tuduhan penipuan lembaga keuangan, dengan ancaman penjara maksimal 30 tahun.
Tiongkok melalui Wakil Menteri Luar Negerinya Le Yucheng telah menyampaikan peringatan kepada Duta Besar Kanada di Beijing. Ada konsekuensi yang akan muncul, jika Kanada tidak membebaskan Meng, apalagi menyerahkannya kepada pengadilan AS.
Beberapa hari setelah Meng ditangkap, Tiongkok juga menangkap dua warga negara Kanada. Mereka adalah Michael Kovrig dan Michael Spavor. Kovrig adalah seorang diplomat yang saat ini bekerja di Global Affairs Canada, sedangkan Sparov merupakan pengusaha yang mendirikan sejumlah lembaga nirlaba.
Pihak Kanada pun luruh. Pengadilan setempat memenuhi permintaan bebas Meng dengan membayar jaminan US$ 10 juta. Namun, Meng masih menunggu sidang permohonan untuk tidak ekstradiksi ke AS.
Laman the Verge melaporkan Meng harus tetap berada di British Columbia, Kanada, dan diawasi seorang petugas pengadilan. Meng hanya diperbolehkan keluar rumah pada pagi hingga sore hari. Dia juga harus menyerahkan paspornya, dipasangi gelang kaki sebagai pelacak dan diawasi kantor pengawas keamanan.
(Baca juga: Trump akan Intervensi Kasus Huawei, Semua Bursa Saham Asia Menghijau)
Di balik kasus penangkapan ini, perusahaan manufaktur teknologi Huawei dituduh terkait dengan pihak militer Tiongkok, sehingga produknya bisa digunakan sebagai alat mata-mata. Pemerintah AS telah menghubungi sekutunya, termasuk Jepang, Italia dan Jerman, memperingatkan mereka risiko menggunakan perangkat Huawei.
