Usai Jangkau 3.500 Desa, Amartha Ekspansi ke Luar Jawa pada 2019

Penulis: Dini Hariyanti

18/12/2018, 16.39 WIB

Pengusaha mikro yang dibiayai Amartha kini tersebar di 3.500 desa di Pulau Jawa. Total pendanaan yang disalurkan senilai Rp 719,6 miliar.

Fintech
Arief Kamaludin | Katadata

PT Amartha Mikro Fintek akan memperluas jangkauannya ke sejumlah wilayah di luar Pulau Jawa. Perseroang sedang mengkaji prospek bisnis di beberapa lokasi, seperti Sumatra, Sulawesi, dan area Nusa Tenggara.

Vice President Amartha Aria Widyanto mengatakan, pihaknya telah merealisasikan pembiayaan senilai Rp 719,6 miliar. Pengusaha mikro yang didanai berjumlah 170.054 orang tersebar di 3.500 desa di Pulau Jawa.

Perusahaan teknologi finansial (tekfin) peer to peer lending tersebut menyatakan 97% pembayaran berjalan lancar. "Pembiayaan bermasalah ada, seperti telat bayar. Tapi masih di bawah 1%," ujar Aria kepada Katadata.co.id, di Jakarta, Senin (17/12).

(Baca juga: Lampaui Target, Amartha Salurkan Kredit Rp 705,4 Miliar Sepanjang 2018)

Amartha melengkapi masing-masing peminjam (debitur) dengan indikator skor kredit, seperti grade A dan A minus. Masing-masing level skor menunjukkan profil risiko berbeda sehingga penanganannya tak sama.

Grade A artinya calon peminjam memiliki kemungkinan pembayaran tepat waktu dan tingkat kesuksesan pengembalian antara 97,11% - 100%. Sementara itu, calon debitur dengan skor A- memiliki probabilitas antara 95% - 97%.

Level skor yang lebih baik menunjukkan kemungkinan pembayaran kembali lebih tinggi dengan risiko gagal bayar lebih rendah. Saat ditanya strategi Amartha untuk menjaga rasio pinjaman bermasalah, Aria menjawab, "Kami terapkan skema tanggung renteng".

Penerapan tanggung renteng membuat debitur bertanggung jawab menjaga kelancaran pembayaran seluruh utang. Kewajiban pelunasan tak hanya dibebankan secara perorangan tetapi juga berkelompok.

Hambatan kelancaran pembayaran salah satu peminjam mengakibatkan debitur lain ikut bertanggung jawab. Pembiayaan yang disalurkan Amartha berkisar antara Rp 3 juta - Rp 10 juta per individu.

"(Bunga) dari kami ke pelaku usaha tergantung profil risiko mereka, antara 15% sampai 25%. Kalau return dari kami ke investor (pemberi pinjaman) per tahun sekitar 10,5% hingga 12,5%," kata Aria.

(Baca juga: Belasan Fintech Antre Izin OJK Akhir Tahun Ini)

Investor yang menjadi sumber pendanaan Amartha sekitar 90% adalah individu, sisanya institusi seperti PT Bank Permata Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Ganesha Tbk. Para pemberi pinjaman individu berinvestasi antara Rp 3 juta - Rp 15 juta per orang.

Sebagai perusahaan tekfin berkonsep usaha sosial, pendanaan yang disalurkan Amartha memiliki misi pemberdayaan. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan usaha seorang debitur harus diiringi dengan perbaikan kesejahteraannya.

"Setelah setahun kami berikan pinjaman, akan kami ukur lagi kesejahteraan debitur. Kami arahkan juga. Misalnya, lantai rumahnya masih tanah, lalu ketika penghasilan sudah naik kami arahkan agar renovasi rumah," kata Aria.

Usaha sosial adalah usaha yang memiliki visi dan misi memecahkan permasalahan sosial dan/atau mendorong perubahan positif. Pelaku bisnis ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan melalui aktivitas yang dampaknya terukur.

Pelaku usaha sosial menginvestasikan kembali sebagian besar keuntungan untuk mendukung misi sosialnya. (Baca juga: Riset PBB Catat Mayoritas Usaha Sosial Bergerak di Industri Kreatif

Sebagai usaha sosial, Amartha membidik para pelaku usaha mikro perempuan di pedesaan yang sulit mendapat modal usaha. "Kami hubungkan dengan investor. Berinvestasi di UMKM terbukti menciptakan dampak sosial," tutur Aria.

Pada sisi lain, penelitian British Council dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) tentang usaha sosial di Indonesia menyebutkan, pendanaan dan sumber daya manusia merupakan hambatan utama para wirasahawan sosial.

Ari Sutanti selaku Senior Programme Manager British Council Indonesia mengatakan, kajian yang melibatkan 495 responden tersebut mencatat bahwa 47% pelaku usaha sosial mengalami keterbatasan modal.

"Tantangan utama meliputi pengadaan modal, seperti dalam bentuk utang atau ekuitas 47% sedangkan yang sulit memperoleh hibah 31%. Tantangan usaha sosial ini serupa dengan yang dihadapi UMKM," kata dia. (Baca juga: Ini Lima Model Bisnis Kopi Lokal Hasil Adaptasi Zaman

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha