RI Sampaikan Pembelaan dalam Sidang Insentif Bea Masuk AS Terkait HAKI
Indonesia masih menjalani proses pengkajian (review) atas kelayakan negara dalam memperoleh fasilitas insentif bea masuk Generalized Systems of Preference (GSP) dari pemerintah Amerika Serikat (AS) tahun 2018. United States Trade Representative (USTR) pun telah memanggil Indonesia untuk mengikuti sidang sebanyak dua kali.
Sidang pertama yang digelar pada 19 Juni 2018 membahas tentang akses pasar dan investasi. Pelaku usaha AS dan Atase Komersial Indonesia Reza Pahlevi Chairul disebut telah memberikan laporan dan rekomendasi mengenai kelayakan Indonesia agar tetap mendapat fasilitas GSP. Hal ini juga dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pihak AS yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses review untuk Indonesia.
Pada 29 November 2018, USTR kembali memanggil Indonesia untuk membahas terkait hak kekayaan intelektual (HAKI) yang telah menjadi permasalahan sejak 2013 dan tercatat dalam dokumen USTR-2013-0011. Reza Pahlevi Chairul pun kembali hadir sebagai perwakilan Indonesia untuk menjawab pertanyaan AS.
(Baca: Pengusaha Minta Pemerintah Selesaikan Hambatan Dagang dengan AS)
Terdapat delapan masalah utama yang menjadi perhatian USTR terkait HAKI, yaitu aturan mengenai paten, regulasi tentang desain industrial, mekanisme pengaduan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual, perencanaan aksi dan anggaran Indonesia untuk menjaga hak kekayaan intelektual, perlawanan terhadap pembajakan mesin dan aplikasi, peraturan kuota film asing, tim pemberdayaan properti intelektual nasional, serta sistem penegakkan perbatasan.
Reza mengatakan AS merupakan mitra strategis Indonesia dalam perdagangan internasional. "Indonesia selalu melindungi hak properti intelektual sebagai salah satu kekayaan serta untuk meningkatkan hubungan kedua negara," tertulis dalam transkrip sidang dalam dokumen USTR, dikutip Selasa (8/1).
