Masalah Tak Konsisten Target Rasio Pajak 16 % dari Kubu Prabowo

Peningkatan rasio pajak masuk dalam perbincangan debat calon presiden (pilpres) 2019, Kamis malam (17/1). Pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan hendak mendongkrak tax ratio ini mencapai 16 % sehingga pendapatan negara US$ 60 miliar. Lalu, realistiskah target tersebut dilaksanakan jika dia memenangkan pilpres pada 17 April 2019 nanti?

Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation (CITA) Yustinus Prastowo menilai target pasangan calon nomor urut 02 itu merupakan sikap yang kontradiktif dan inkonsisten. Sebab, Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Badan maupun orang pribadi.

(Baca: Prabowo Usung Rasio Pajak 16% untuk Naikkan Gaji PNS)

Selain itu, mereka menjanjikan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama. “Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya,” kata Prastowo dalam pernyataan resminya, Jumat (18/1).

Menurut dia, penurunan tarif pajak dalam jangka pendek bakal menekan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Selain itu, basis pajak Indonesia belum bertambah signifikan. Karenanya ia mengingatkan aparatur sipil negara tidak berbahagia dahulu, sementara wajib pajak dan pelaku usaha menjadi sasaran target pajak.

Sebagai informasi, rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio ini dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak. Namun, rasio pajak bukan satu-satunya alat ukur bagi kinerja institusi pemungut pajak.