Masalah Tak Konsisten Target Rasio Pajak 16 % dari Kubu Prabowo
Dari Databoks di atas terlihat bahwa pada 2017 rasio pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak sebesar 8,47 %. Jika memperhitungkan pemasukan dari bea-cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam angkanya 10,58 %. Dalam arti luas ini, rasio pajak secara berurut sejak 2012 yakni 14,6; 14,3; 13,7; 11,6; 10,8; 10,6; dan tahun lalu 11,5 %.
Dari sisi nilai, pendapatan negara melalui pajak, bea cukai, dan PNBP pada tahun lalu naik Rp 278 triliun atau 20 % dibandingkan penerimaan pada 2014. Prastowo menilai pemasukan tersebut sudah optimal di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi, pemberian amnesti pajak, moderasi strategi pemungutan, dan pemberian insentif.
“Padahal, pemerintah juga memberikan tax expenditure (belanja pajak sebagai insentif) sebesar Rp 154 triliun pada 2017,” ujarnya. Untuk mencapai penerimaan tersebut, Prastowo juga melihat adanya masalah di kalangan pelaku usaha tentang beban pajak.
Dia menilai kebijakan pajak yang dilakukan saat ini sudah tepat, yaitu mengarahkan target Nawacita 16 % ke rasionalitas sesuai konteks dan tantangan di lapangan. Targetnya, rasio pajak dapat mencapai 15 % pada 2020. (Baca: Demi Pajak E-Commerce, Kemenkeu Buka Kajian Ekosistem Digital)
Upaya yang perlu dilakukan ialah dengan melakukan reformasi pajak, seperti perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan pembenahan sumber daya manusia. Hal ini dengan mempertimbangkan pengadaan sistem pajak yang dibangun dengan ekosistem yang kondusif agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha berjalan beriringan.
