Lebih Besar, Bulog Targetkan Operasi Pasar 1,48 Juta Ton Beras di 2019

Penulis: Michael Reily

Editor: Ekarina

14/2/2019, 17.20 WIB

Pemerintah menargetkan Perum Bulog bisa menggelar operasi pasar sebesar 1,48 juta ton beras tahun ini, naik signifikan realisasi 2018 sebesar 528 ribu ton.

Ilustrasi Beras Bulog
ARIEF KAMALUDIN | KATADATA
Aktifitas Kegiatan Raskin BULOG. Operasional Pergudangan, Perawatan, dan Penyaluran Raskin di Gudang Beras Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, (30/09/2014). Setiap gudang Bulog dapat menampung 3500 Ton karung beras dengan total gudang sebanyak 60 buah khusus penyimpanan beras.

Pemerintah menargetkan Perum Bulog dapat menggelar operasi pasar pada tahun ini sebanyak 1,48 juta ton, naik signifikan dibanding realisasi operasi pasar tahun lalu sebesar 528 ribu ton. Kebijakan itu merupakan penugasan pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga beras.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh menyatakan Kementerian Perdagangan sudah memberi penugasan untuk  periode Januari hingga Mei 2019 dengan volume distribusi 15 ribu ton per hari. "Sampai sekarang penyalurannya baru sekitar 2 ribu ton sehari, tetapi harga masih terjaga," kata Tri di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (14/2).

(Baca: Bulog Operasi Pasar 500 Ribu Ton pada 2018, Terbesar dalam 5 Tahun)

Menurut data Bulog, hingga 13 Februari 2019 realisasi operasi pasar  perseroan sudah mencapai 141.797 ton. Namun, realisasi tersebut masih jauh dari target operasi pasar yang ditetapkan semula untuk periode yang sama yaitu sekitar 834.233 ton.

Terkait minimnya serapan ini, Tri mengatakan kendalanya ada pada harga tinggi pada Januari dan Februari karena panen yang masih minim. Antisipasi  ketersediaan pasokan dan stabilitasi harga beras medium itu berdasarkan Surat Menteri Perdagangan Nomor 2/M-DAG/SD/1/2019 tanggal 2 Januari 2019.

Menurut Tri, pemerintah juga harus mewaspadai potensi kenaikan harga pada bulan Mei sampai Agustus karena kenaikan harga seiring dengan adanya hari besar keagamaan nasional. Berdasarkan asumsi Bulog, harga beras bisa mencapai level Rp 12 ribu jika tidak ada upaya stabilisasi harga.

Selain itu, pemerintah juga harus mewaspadai kenaikan harga pada November sampai Desember karena musim paceklik. "Perlu antisipasi potensi kenaikan harga dari pemerintah," ujarnya.

(Baca juga:Harga Beras Naik, Jokowi Instruksikan Bulog Gelar Operasi Pasar)

Penugasan dari pemerintah juga menjadi faktor penting karena skema penyaluran Bulog telah bergeser dari Rastra (Beras Sejahtera) menjadi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Sehingga volumenya juga berkurang jauh dari 2,7 juta ton menjadi hanya sekitar 213 ribu ton.

Sementara itu, Pengamat Pangan dan Pertanian Bayu Khrisnamurti menyebutkan dalam menetapkan kebijakan,  pemerintah harus memperhatikan kondisi wilayah secara spesifik serta meningkatkan produktivitas pertanian dengan teknologi. Tujuannya, supaya Bulog tidak menjadi satu-satunya instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Sebab, perkembangan harga gabah dan beras terus meningkat, serta pola kenaikan juga masih berlaku secara musiman. "Upaya yang kita sudah lakukan belum bisa membuat harga stabil secara menyeluruh, kita masih terkena pola yang sama sejak bertahun-tahun lalu," kata Bayu.

Dia mengungkapkan,  pola kenaikan harga secara musiman yang masih saja terjadi sebagai satu bukti buruknya antisipasi pemerintah. Sehingga, upaya pemerintah menjaga inflasi bisa dikatakan belum terlalu berhasil karena secara riil harga beras masih bergerak fluktuatif.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menjelaskan, kendala yang menyebabkan harga masih bergerak sesuai musim yaitu karena sistem produksi dan penyaluran yang belum berkembang. Dia mengajak supaya pelaku usaha bekerja sama dengan para petani untuk pengembangan ketahanan pangan.

Musdhalifah menuturkan, teknologi untuk peningkatan produksi padu masih terlalu mahal ditambah sistem logistik juga belum maksimal. "Kami harap pelaku usaha swasta bisa berinvestasi agar ada peningkatan produksi serta efisiensi ongkos dengan teknologi yang mutakhir," ujarnya.

Ketua Komite Tetap Perkebunan Kadin Rudyan Kopot menuturkan pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga. Sebab, sering kali terjadi harga petani jatuh pada saat panen raya dan harga melambung pada saat di luar panen.

Karenanya, dia menyebut kebijakan harga pangan harus tepat supaya produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, tetapi masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

"Para pedagang atau pengusaha pangan juga bisa mendapatkan keuntungan yang wajar," katanya.

Reporter: Michael Reily

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha