Tol Trans Sumatera Berpotensi Tambah Penerimaan Pajak Rp 2.690 Triliun
Pembangunan jalan tol Trans Sumatera berpotensi menambah penerimaan pajak sebesar Rp 2.690 triliun dalam kurun waktu 2018-2048 atau Rp 86 triliun per tahun. Penerimaan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso mengatakan, potensi penerimaan pajak tersebut dihitung dari empat wilayah yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Rinciannya, potensi penambahan pajak dari Sumatera Utara Rp 61 triliun per tahun, Riau Rp 8 triliun, Sumatera Selatan Rp 11 triliun, dan Lampung Rp 4 triliun per tahun.
"Keberadaan jalan tol Trans Sumatera juga akan memberikan tambahan bagi Penerimaan Asli Daerah (PAD) di keempat wilayah tersebut sebesar Rp 9,7 triliun per tahun atau Rp 300,8 triliun selama periode 2018-2048," kata Brahmantio dalam diskusi Kupas Tuntas Trans Sumatera, di Medan, Rabu (6/3). Daerah yang mendapatkan potensi tambahan PAD terbesar adalah Sumatera Utara, yakni 78% dari total potensi atau setara Rp 7,77 triliun per tahun.
Jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.765 kilometer akan menghubungkan Aceh hingga Lampung. Proyek infrastruktur strategis yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini ditargetkan rampung pada 2024.
Pemerintah menggunakan empat skema value capture untuk memanfaatkan manfaat jalan tol Trans Sumatera, yakni melalui pajak, retribusi, pemanfaatan aset pemerintah, dan kontribusi pihak ketiga. Brahmantio mengatakan, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, output ekonomi dari pembangunan jalan tol Trans Sumatera diprediksi mencapai Rp 1.193 triliun per tahun. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 627 triliun per tahun.
Sementara itu, pendapatan tenaga kerja di wilayah tersebut akan mencapai Rp 175 triliun per tahun. Penyerapan tenaga kerja selama periode 2018-2040 yang menjadi efek tol Trans Sumatera ini dihitung mencapai 2,13 juta orang.
(Baca: Bangun Tol 2.700 km, Hutama Karya Butuh PMN Rp 10-15 Triliun per Tahun)
