Negosiasi Tarif Listrik Alot, Lelang 5 Wilayah Kerja Panas Bumi Mundur
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda lelang lima Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Sejatinya, lelang digelar pada April, namun mundur menjadi Mei mendatang.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Ida Nuryatin Finahari menjelaskan mundurnya jadwal lelang karena pihaknya masih menunggu dokumen perjanjian pra transaksi (PTA) dari PLN. "Mereka sedang menyiapkannya," kata dia kepada katadata.co.id, Rabu (10/4).
PTA merupakan syarat lelang WKP. PTA dibutuhkan lantaran PLN akan membeli listrik yang diproduksi oleh produsen listrik swasta (IPP) yang memenangkan lelang WKP. Dalam PTA akan ditetapkan skema tarif listrik yang akan digunakan.
(Baca: Realisasi Investasi Energi Terbarukan Tahun 2018 Tak Capai Target)
Ida menyatakan belum bisa memastikan skema tarif-nya. Namun, sebelumnya, ia mengatakan skemanya adalah sliding scale. Dengan skema itu, tarif listrik bersifat dinamis mengikuti jumlah produksi. Besaran tarifnya ditentukan oleh PLN.
“Jadi misalnya 0-10 megawatt (MW) harganya sekian, lalu kalau produksi meningkat menjadi 10-20 MW harga berubah," kata dia, beberapa waktu lalu.
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyusun draf PTA. Namun, tarif listrik masih dinegosiasikan dengan Kementerian ESDM.
(Baca: Ada Masalah Teknis, Operasi Komersial PLTA Jatigede Mundur)
Menurut dia, negosiasi tarif berjalan alot. “Mereka mau harganya lebih tinggi dari yang ditawarkan PLN. Kalau tarifnya mahal tidak usah dilelang," ujarnya.
Adapun lima WKP yang akan dilelang yakni Laniea di Sulawesi dengan kapasitas 66 MW, Sembulan di Nusa Tenggara Timur (NTT) berkapasitas 100 MW, Telaga Ranu di Maluku Utara dengan kapasitas 85 MW. Gunung Wilis di Jawa Timur dengan kapasitas 50 MW, dan WKP Gunung Galunggung di Jawa Barat dengan kapasitas 10 MW.
