BPN Prabowo-Sandi Sebut Banyak BUMN Curangi Pemilu
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut ada banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan kecurangan selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut BPN kecurangan itu dilakukan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'aruf Amin.
Juru Debat BPN pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, Ahmad Riza Patria bahkan menyebut Kementerian BUMN adalah pangkal dari kecurangan pemilu ini. "Banyak BUMN yang bekerja untuk kepentingan pasangan calon 01," kata dia di depan kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/4).
(Baca: BPN Prabowo-Sandi Laporkan Dugaan Kecurangan di 1.200 TPS ke Bawaslu)
Hanya, Ahmad enggan menyebutkan perusahaan pelat merah mana yang menurutnya melakukan kecurangan demi mendukung pasangan 01. Dia hanya menjelaskan, indikasi BUMN melakukan kecurangan karena mempublikasikan sosok Jokowi lewat acara perusahaan.
Ahmad juga tidak menjelaskan acara BUMN apa saja yang menampilkan Jokowi dalam rangka pemilu. "Gambar dan fotonya Pak Jokowi selama berbulan-bulan. Berapa miliar rupiah itu biaya untuk mempublikasikan Pak Jokowi melalui anggaran BUMN?" kata dia.
(Baca: Narasi Kecurangan dan Potensi Delegitimasi Pilpres 2019)
Selain itu, sepengetahuannya kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN mengatasnamakan Jokowi. Tetapi, ia juga tidak menyebutkan CSR dari BUMN apa yang menampilkan sosok Jokowi.
Indikasi kecurangan pemilu lainnya, kata dia, ada ancaman ke kepala sekolah untuk mendukung pasangan capres cawapres nomor urut 01. Namun, ia juga tidak menyebutkan detail terkait ancaman tersebut.
(Baca: Temukan Indikasi Kecurangan, Bawaslu Awasi TPS Rawan)
Selain itu, banyak pejabat publik seperti gubernur, bupati, dan kepala daerah yang mendukung Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, kecurangan seperti ini tidak ia temukan ketika Susilo Bambang Yudhoyono mencalonkan diri sebagai presiden untuk kedua kalinya pada 2009.
Untuk itu, BPN akan mengajukan gugatan atas dugaan kecurangan tersebut. “Semua kecurangan sudah kami laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” katanya. BPN juga siap melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika masih ada indikasi kecurangan.
(Baca: Tim Kampanye Jokowi Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Luar Negeri)
Selain BPN Prabowo-Sandi, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf melaporkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di luar negeri ke Bawaslu. Laporan dibuat seiring maraknya informasi tentang warga negara Indonesia (WNI) yang tidak bisa menggunakan hak pilih-nya.
Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan menjelaskan sebagian besar informasi didapatkan dari WNI di luar negeri melalui media sosial, grup WhatsApp, maupun pengaduan resmi ke posko.
Dugaan pelanggaran Pemilu 2019 ini ditemukan di enam sampai tujuh negara. "Berbagai macam bentuk kecurangan atau pelanggarannya, terutama di Sydney yang menonjol," kata dia, Senin (15/4) pekan lalu. Laporan dari TKN ini telah diterima oleh tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu.
(Baca: Moeldoko: Menghasut untuk People Power Bisa Dipenjara)
