Diduga Terlibat Konspirasi dengan Iran, Huawei Masuk Daftar Hitam AS
Perusahaan teknologi asal Tiongkok, Huawei masuk daftar hitam (blacklist) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS), karena diduga menjalin konspirasi dengan Iran. Namun, CEO dan pendiri Huawei Ren Zhengfei mengatakan, pembatasan yang dilakukan AS tidak akan berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis perusahaannya.
Mengutip Bloomberg, Minggu (19/5) Ren menyebut pertumbuhan Huawei jelas akan melambat, namun ia yakin perlambatannya hanya sedikit. Adapun, surat kabar Jepang Nikkei menyebut bahwa pertumbuhan pendapataan perusahaan akan turun sebesar 20 % akibat dari pembatasan pemerintah AS tersebut.
Pada Kamis (15/5), Trump menandatangani perintah untuk membatasi Huawei dan ZTE Corp menjual produk mereka di AS. Perintah tersebut pun ditanggapi Departemen Perdagangan dengan menempatkan Huawei pada blacklist hingga membatasi raksasa teknologi asal Tiongkok tersebut dari kegiatan bisnis dengan perusahaan AS.
Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross menyebut, Huawei dan afiliasinya menimbulkan resiko keamanan nasional bagi AS. Ia pun meluruskan, pembatasan tersebut tidak berkaitan dengan masalah negosiasi perdagangan AS-Tiongkok yang hingga saat ini juga masih berlangsung.
Menurut TechCrunch, Kamis (16/5) beberapa sekutu AS, termasuk Inggris, masih menyelidiki kemungkinan ancaman keamanan dari Huawei. Namun, perusahaan yang berbasis di Shenzhen tersebut telah mengambil langkah untuk memberikan jaminan kepada para klien potensialnya.
Huawei mengatakan bahwa perusahaannya bersedia menandatangani perjanjian tanpa mata-mata dengan pemerintah setempat, termasuk pemerintah Inggris, serta berkomitmen untuk membuat peralatannya memenuhi standar, tanpa mata-mata maupun kecurangan terselubung.
Sementara itu, pemerintah AS mendorong untuk untuk menangkap CFO Huawei Meng Wanzhou dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut melakukan konspirasi bisnis di Iran hingga melanggar sanksi AS.
Januari lalu, jaksa penuntut AS membuka surat dakwaan yang menuduh Huawei melakukan penipuan bank untuk mendapatkan barang dan jasa AS yang diembargo di Iran dan memindahkan uang ke luar negeri melalui sistem perbankan internasional.
