Inggris Raya Beri Rp 20,6 Miliar untuk Reformasi Regulasi Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan reformasi regulasi di Indonesia bersama pemerintah Inggris Raya. Salah satu kerja sama ini mencakup bantuan teknis senilai 1,14 juta poundsterling atau sekitar Rp 20,6 miliar.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyambut baik kerja sama yang berlaku lima tahun itu, sampai 31 Maret 2023. "Kami harap bisa berjalan baik, dapat membawa perbaikan regulasi untuk meningkatkan iklim investasi sehingga mampu membawa pertumbuhan ekonomi inklusif, serta menurunkan tingkat kemiskinan," kata Susiwijono di Jakarta, Rabu (12/6).
Kerja sama reformasi regulasi ini akan dilakukan untuk beberapa kebijakan ekonomi dalam rangka mendorong daya saing global. Implementasi kesepakatannya adalah pertukaran informasi, program, pendidikan, pelatihan, seminar, pengembangan kapasitas, serta kerja sama kedua negara.
Nantinya, bakal ada tinjauan setiap tahun terkait implementasi secara spesifik. Program bantuan teknisnya bersifat fleksibel untuk merespons perkembangan isu prioritas pemerintah dengan hasil produk yang jelas.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengungkapkan Inggris adalah negara terbaik dalam pembentukan dan implementasi regulasi sesuai International Civil Service Effectiveness Index. "Regulasi yang baik dapat menciptakan pemerintahan yang mampu mendorong bisnis startup dan investasi, sekaligus melindungi kebutuhan konsumen," ujar Malik.
Dia berharap kemitraan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Kolaborasi bersama bakal menciptakan perekonomian dunia yang lebih besar sehingga lebih sejahtera. Menurut dia, tidak ada negara yang maju sendiri-sendiri.
