Menperin Sebut Pemblokiran Huawei oleh AS Terkait Perang Dagang

Pemerintah akhirnya angkat bicara mengenai pemblokiran Huawei oleh Amerika Serikat (AS). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, hal itu terkait erat dengan perang dagang antara AS-Tiongkok.

Huawei yang menguasai teknologi 5G dianggap sebagai ancaman bagi dominasi AS di bidang teknologi. “Infrastruktur ini terkait perang dagang karena 5G menentukan ekosistem revolusi industri 4.0 ke depan,” kata dia di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (17/6).

Secara teori, infrastruktur 5G semestinya merupakan open source, artinya infrastruktur tersebut bisa menggunakan basis Android, iOS, ataupun yang lainnya.

Meski begitu, pemerintah belum memutuskan waktu pembukaan tender infrastruktur 5G. Airlangga mengatakan, rencana tender kemungkinan masih dibahas oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Sebelumnya, Deputi Chairman Huawei Ken Hu memprediksi, 2,8 miliar orang akan mengadopsi teknologi 5G pada 2025. Untuk mengantisipasi hal itu, Huawei sudah menggunakan 60 ribu Base Transceiver Station (BTS) 5G di seluruh dunia.

(Baca: Huawei Tunda Peluncuran Ponsel Lipat Mate X, Bantah Imbas Sanksi AS)

Saat ini, Huawei telah mengantongi 40 kontrak komersial 5G. Namun, AS mengancam beberapa negara seperti Jerman agar menghentikan rencana menggunakan perangkat Huawei.Jika tidak, Jerman akan kehilangan akses ke sejumlah intelijen AS. Meski begitu, ancaman tersebut tidak disampaikan Trump kepada semua negara, termasuk Indonesia.

Adapun Trump mendeklarasikan situasi darurat nasional untuk sektor telekomunikasi di negaranya pada Rabu (15/5) lalu. Dia menyebut ada risiko yang tidak dapat diterima dari musuh asing, termasuk ancaman spionase siber dan sabotase.

Dalam hal ini, Huawei dianggap melakukan aksi spionase siber di AS. Trump pun mengeluarkan instruksi presiden yang melarang teknologi dan layanan asing ikut terlibat dalam pengembangan infrastruktur 5G di negaranya.

(Baca: Industri Alat Militer AS Hadapi Risiko Pembatasan Rare Earth Tiongkok)