Deretan Jenderal Bintang 2 Polri dalam Bursa Calon Pimpinan KPK
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan sudah ada sembilan perwira tinggi yang akan mengikuti proses seleksi sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Mereka akan melalui tahapan seleksi internal terlebih dahulu sebelum disodorkan kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan seleksi internal akan memeriksa persyaratan administrasi, kompetensi, dan pengalaman bertugas. Kandidat harus memiliki kemampuan di bidang penegakan hukum, tetapi tidak dikhususkan dalam bidang korupsi.
(Baca: 2 Polwan dalam Bursa Calon Pimpinan KPK)
Para perwira tinggi Polri yang mendaftar minimal harus berpangkat jenderal bintang dua. Dari kesembilan nama akan mengikuti seleksi ini, tiga di antaranya yang berpangkat bintang dua. Mereka adalah:
Irjen Pol. Dharma Pongrekun
Nama pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966 ini belakangan santer disebut menjadi salah satu dari sembilan bakal calon yang akan diajukan Polri sebagai calon pimpinan KPK. Namanya cukup familiar seiring perjalanan kariernya beberapa kali menempati posisi strategis di lembaga kemanan negara tersebut.
Sejak pertama kali terjun dalam dunia kepolisian, ia mencatatkan pencapaian cemerlang dengan menyabet penghargaan sebagai lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian pada 1988. Dia juga berhasil menyelesaikan pendidikannya di luar sekolah kepolisian dengan memperoleh gelar magister di perguruan tinggi umum.
(Baca: Pakar Hukum: Kepolisian di Pimpinan KPK Berpotensi Konflik Kepentingan)
Dharma melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada 1995. Tujuh tahun berselang, ia menuntaskan masa belajarnya di Sespim Polri Lembang pada 2002 dan sespimti pada 2014. Ia juga mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara pada 2002 dan Magister Hukum dari UGM tahun 2005.
Sebelum menjabat sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi di Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN), Dharma adalah Perwira Tinggi (Pati) yang ditugaskan di BSSN setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Bareskrim Polri sejak 2016.
Dharma pernah menjabat Wakil Direskrimum Polda Metro Jaya sejak 2008 hingga 2011. Saat itu dia sempat dituduh terlibat membantu artis Marcela Zalianty yang berstatus tahanan, keluar dari penjara pada 2009. Kasus ini diduga yang membuat Dharma dimutasi. Namun, Dharma membantah mutasinya disebabkan tuduhan tersebut.“Itu rekayasa, karena saya sendiri tidak pernah diperiksa. Bahkan saya yang minta supaya saya diperiksa di Mabes Polri. Akhirnya saya diperiksa, hasilnya clear dan zero bersalah,” ujarnya.
(Baca: Libatkan BNPT, Pansel KPK Siap Tangkal Calon yang Terpapar Radikalisme)
Dharma juga digadang sebagai salah satu calon kuat dalam perebutan kursi tertinggi di lembaga anti rasuah ini. Bukan kali pertama Dharma ikut kontestasi pemilihan calon pimpinan KPK. Dia pernah tercatat mengajukan diri pada pendaftaran calon pimpinan KPK pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu ia bahkan masuk dalam daftar 17 calon yang lolos dari seleksi makalah.
