Pakar Hukum: Kepolisian di Pimpinan KPK Berpotensi Konflik Kepentingan

Image title
26 Juni 2019, 21:56
Calon Pimpinan KPK Kepolisian
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA
Ilustrasi, Gedung KPK di Jakarta. Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti khawatir dengan banyaknya calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari kepolisian. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di tubuh KPK.

Ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti khawatir dengan banyaknya calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berasal dari kepolisian. Sebab, hal itu berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di tubuh KPK.

Potensi konflik kepentingan itu bisa terjadi karena adanya kultur komando di kepolisian. Contohnya, anggota polisi wajib taat kepada atasan. Kebiasaan seperti ini, rawan dimanfaatkan jika pimpinan KPK berasal dari kepolisian.

Advertisement

"Kenyataannya, ada banyak sekali data mengenai tindak pidana korupsi yang terkait dengan kepolisian. Jadi potensi konflik kepentingannya besar," kata Bivitri dalam diskusi mengenai pemilihan pimpinan KPK di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (26/6).

Dia mencontohkan, bentrokan kepentingan terjadi ketika Inspektur Jenderal (Irjen) Firli menjalani pemeriksaan pelanggaran etik di internal KPK. Kala itu ia menjabat Deputi Penindakan KPK.

(Baca: 2 Polwan dalam Bursa Calon Pimpinan KPK)

Pemeriksaan itu terkait pertemuan Firli dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) di luar agenda KPK. Padahal, TGB tengah dimintai keterangan terkait dugaan kasus korupsi divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara, yang kini  berubah nama menjadi Aman Mineral Nusa Tenggara.

Halaman:
Reporter: Fahmi Ramadhan
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement