Defisit APBN Naik, Defisit Keseimbangan Primer Malah Susut Jadi Rp 1 T
Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 135,8 triliun atau 0,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2019. Angka defisit tersebut melebar dibandingkan periode sama tahun lalu. Namun, defisit keseimbangan primer justru menyusut yaitu hanya Rp 1 triliun.
Keseimbangan primer merupakan penerimaan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang pemerintah. Defisit pada keseimbangan primer menunjukkan bahwa pemerintah membayar bunga utang dengan utang baru. Pemerintah membidik defisit keseimbangan primer semakin menyusut bahkan berbalik positif.
(Baca: 5 Visi Jokowi untuk Indonesia 2019-2024)
Keseimbangan primer positif terakhir kali terjadi pada 2011. Setelah itu, keseimbangan primer terus defisit hingga sempat menembus Rp 142,4 triliun pada 2015. Namun, tahun lalu, defisit keseimbangan primer berhasil turun hingga hanya Rp 1,8 triliun.
Adapun defisit keseimbangan primer pada semester I 2019 ini hanya sepersepuluh dari realisasi pada periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 10 triliun. Namun, capaian ini tampaknya belum tentu berarti defisitnya tahun ini bakal lebih kecil dari tahun lalu.
(Baca: Kementerian ESDM Hemat Subsidi Elpiji Rp 31 Triliun Tahun Ini)
Pemerintah membidik defisit keseimbangan primer sebesar Rp 20,1 triliun tahun ini. Namun, berdasarkan proyeksi terbaru, defisit keseimbangan primer diperkirakan lebih besar yakni Rp 34,7 triliun.
Defisit APBN Semester I 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai positif realisasi defisit APBN semester I 2019 yang sebesar Rp 135,8 triliun atau 0,84% terhadap PDB. Meskipun, capaian ini lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 110,6 triliun atau 0,75% terhadap PDB.
"Walau defisit lebih dalam dibandingkan tahun lalu, defisit ini masih lebih rendah dibanding tahun 2016 dan 2017," kata dia dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7).
Dari segi penerimaan, penerimaan negara tercatat sebesar Rp 898,8 triliun atau 41,5% dari target Rp 2.165,1 triliun. Realisasi penerimaan tersebut naik 7,8% secara tahunan (yoy).
Penyokong utamanya, penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 688,9 triliun atau 38,6% terhadap APBN. Penerimaan perpajakan naik 5,4% (yoy). Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan dari sektor nonmigas tetap tumbuh positif di tengah tekanan pelemahan perekonomian global.
(Baca: Tarif dan Insentif di RUU Perpajakan, Sri Mulyani: Bola di Tangan DPR)
Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp 209,1 triliun atau 55,3% dari target. PNBP tersebut tumbuh 18,2% (yoy).
Dari sisi belanja, realisasi belanja mencapai Rp 1.034,5 triliun atau mencapai 42% dari target. Belanja tumbuh 9,6% (yoy). Secara khusus, realisasi belanja kementerian/lembaga telah mencapai Rp 342,3 triliun atau 40% dari target.
"Realisasi belanja pemerintah pusat semester I tahun 2019 menunjukkan kinerja yang lebih baik terutama pada belanja kementerian/lembaga," kata Sri Mulyani.
Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi yakni percepatan penyaluran bantuan sosial seperti bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional, Program Keluarga Harapan, dan Bidik Misi; pelaksanaan agenda strategis seperti Pemilu 2019; realisasi subsidi yang lebih rendah karena perubahan harga minyak; dan bunga utang yang lebih tinggi imbas depresiasi nilai tukar rupiah.
Pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% terhadap PDB tahun ini. Namun, dalam proyeksi terbarunya, pemerintah memperkirakan defisit lebih tinggi yaitu Rp 310,8 triliun, atau 1,93% dari PDB.
