Mati Listrik Massal, DPR Ragukan Kesiapan PLN Hadapi Era Mobil Listrik

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Nasdem, Kurtubi, menyesalkan mati listrik massal yang terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah pada 4-5 Agustus 2019.

Dengan adanya kejadian tersebut, dia pun mempertanyakan kesiapan infrastruktur kelistrikan untuk menghadapi era mobil listrik. "Listrik ini sangat penting. Bagimana kalau LRT sudah ada, kendaraan listrik, bagaimana mau handle sebanyak itu," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8).

Pemadaman listrik yang terjadi telah melumpuhkan beberapa moda transportasi listrik seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Moda Raya Terpadu (Mass Rapid Transit/ MRT). Bila ini terjadi lagi dimasa yang akan datang, maka kereta ringan (Light Rail Transit / LRT), bahkan mobil listrik yang sedang disiapkan regulasinya juga aka terdampak.

Ia mengatakan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus bertanggung jawab dalam kejadian ini, yakni dengan memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak.

(Baca: PLN Pastikan Wilayah Jakarta Tidak Ada Lagi Pemadaman Listrik)

Selain itu, DPR akan mendorong investigasi secara independen untuk mencari tahu penyebab pemadaman listrik secara masal. "Jadi kami harapkan menguak secara jujur faktor penyebabnya, sehingga bisa diambil kesimpulan dan pelajaran," ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Minggu siang kemarin, PLN mengalami gangguan transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan pemadaman listrik serempak di Jabodetabek, sebagian wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah , serta Banten. Pemadaman bahkan berlanjut hingga Senin (5/8) di sejumlah daerah.

Tercatat, ada sekitar 21,3 juta pelanggan yang terdampak dari pemadaman listrik massal sejak Minggu. Menurut hitungan ESDM, jumlah kerugian atau kompensasi yang harus dibayar PLN akibat pemadaman listrik massal itu sekitar Rp 1 triliun.

"Sesuai dengan peraturan Kementerian ESDM, jumlah pelanggan yang terdampak 21 juta, jadi kurang lebih pengurangan tagihannya diprediksi Rp 1 triliun," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Senin (5/8).

(Baca: Evaluasi Listrik Mati, Luhut Minta Direksi PLN Dijabat Orang Teknis)