Cegah Suap, Impor Bawang Putih Diusulkan Dialihkan ke Pihak Swasta
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas menilai, impor bawang putih sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya kasus suap dan korupsi komoditas pangan.
"Lepasakan saja urusan bawang putih tidak usah diatur pemerintah. Ada banyak kejadian, ketika diatur pemerintah semakin tidak karuan," kata dia kepada katadata.co.id, Senin (12/8).
(Baca: Mendag Akan Masukkan Importir Kasus Suap Bawang Putih ke Daftar Hitam)
Ia pun menilai, sistem impor berdasarkan kuota perlu diperbaiki. Sebagai informasi, jumlah volume impor yang diterima importir saat ini ditentukan oleh Kementerian Perdagangan.
Dengan begitu, importir tidak selalu mendapatkan kuota sesuai dengan pengajuan awal. Di sisi lain, ini dikhawatirkan menimbulkan kesepakatan-kesepakan kedua pihak, karena penentuan kuota membuat pemain importir terbatas oleh segelintir pihak saja.
Keterbatasan jumlah importir tersebut berdampak pada penawaran harga bawang putih ke konsumen terbatas. Akibatnya, disparitas harga antara bawang putih dalam negeri dan impor terjadi. Hal tersebut juga dapat menjadi celah tindak korupsi.
Karena itu, Andreas mengusulkan sistem kuota impor bawang putih perlu diubah menjadi sistem tarif. Melalui sistem ini, importir hanya perlu menyesuaikan tarif impor berdasarkan volume bawang putih yang masuk. Dengan begitu, importir diharapkan lebih terbuka dan harga bawang impor lebih stabil.
"Jadi bagaimana bawang putih dalam negeri bisa bersaing kalau kebijakan masih (menggunakan) sistem kuota?" ujarnya.
