Impor Cangkul Dikritik Jokowi, BPS Catat Nilainya Kecil Rp 826 juta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik pengadaan pacul atau cangkul oleh kementerian dan lembaga yang diimpor dari luar negeri. Padahal, produk tersebut bisa diproduksi dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri.
“Apakah negara kita sebesar ini, industrinya berkembang, apa benar pacul harus impor?” kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2019 di Jakarta, Rabu (8/11). “Padahal, kita sambil tidur bisa buat pacul.”
Ia lalu mengaitkan kondisi defisit transaksi berjalan, nilai impor lebih besar dari ekspor, yang masih terjadi di Indonesia. “Kita hobi impor, uangnya milik pemerintah lagi, kebangetan itu kalau masih diteruskan. Kebangetan,” ucapnya.
(Baca: Jokowi Perintahkan Airlangga Pangkas Defisit Transaksi Berjalan)
Harga yang murah menjadi penyebab pemerintah mengadakan impor pacul dan cangkul tersebut. Karena itu, Jokowi meminta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal sangat tinggi agar didahulukan masuk ke e-catalogue.
Menurut dia, lebih baik barang lokal walaupun harganya sedikit mahal ketimbang impor. Berdasarkan data LKPP, total belanja barang/jasa pemerintah pada periode 2015-2019 mencapai Rp 5.335 triliun. Melalui proses pengadaan e-tendering dan e-purchasing, nilai penghematannya sebesar Rp 177,93 triliun.
Impor Cangkul Bukan Masalah Baru
Masalah impor cangkul sebenarnya bukan hal baru. Pada 2016, kasus serupa juga pernah muncul. Kementerian Perdagangan ketika itu memberikan izin impor cangkul dari Cina kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Cangkul impor itu masuk melalui Medan, Sumatera Utara, pada Agustus 2016. Kebijakan tersebut mengundang pertanyaan, mengapa sebuah alat sederhana harus berasal dari luar negeri.
(Baca: Jokowi Heran Indonesia Impor Ratusan Ribu Cangkul)
