Kerek Harga Sawit, RI Ajak Negara Produsen Terapkan Mandatori B20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat menteri negara produsen minyak sawit atau The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah negara menyepakati enam langkah menghadapi isu negatif dan pelemahan harga sawit.

Pertemuan yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia itu dihadiri Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok serta para menteri atau perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit. Mereka di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, Papua Nugini, Ghana, Honduras, dan Brazil.

Indonesia dan anggota Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) masih menaruh perhatian khusus terhadap isu negatif minyak kelapa sawit. "Kami mencoba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit," kata Airlangga melalui siaran pers, Senin (18/11).

(Baca: Biodiesel Kena Bea Masuk Eropa, Indonesia Dorong Program B30 dan B50)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berberapa kebijakan untuk meningkatkan konsumsi domestik untuk mengimbangi penurunan permintaan sawit dunia akibat kampanye hitam. 

Kebijakan itu salah satunya berupa kewajiban pencampuran 20% minyak sawit ke dalam minyak solar atau biodiesel 20% (B20). Pada tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan kandungan campuran minyak sawit sebesar 30% (B30).

Dari mandatori B20 menurutnya telah berhasil meningkatkan harga minyak sawit menjadi US$ 600 per ton. Karena itu, Airlangga mengajak negara  produsen kelapa sawit lain  untuk mengikuti langkah Indonesia.

(Baca: Kewajiban B30 Dapat Dongkrak Harga CPO Hingga US$ 96/ton)

"Terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia," ujar dia.