Wakil Ketua KPK Dorong Perbaikan Lapas Agar Napi Tak Berobat Keluar
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mendorong pemerintah agar memperbaiki fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Dengan begitu, narapidana korupsi tak perlu lagi minta izin keluar dengan alasan berobat.
Selain itu, potongan masa tahanan untuk narapidana korupsi dengan alasan kondisi kesehatan pun tak perlu diberikan. "Itu lebih elegan dari pada alasan kesehatan dan dikurangi tahanannya. Lebih elegan untuk memperbaiki sarana fasilitas," kata Saut di Jakarta, Minggu (8/12).
Menurutnya, fasilitas penunjang kesehatan di penjara harus diperbaiki karena tinggal di dalam penjara seharusnya sama dengan seperti tinggal di rumah. "Dokter bisa dipanggil kapan saja, harus ada tombol-tombol darurat. Itu sebenarnya yang menurut saya detail-detail yang perlu diselesaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun, 79 tahun, dengan alasan kemanusiaan. Ia memangkas hukuman koruptor dalam kasus alih fungsi lahan hutan itu dari 7 tahun menjadi 6 tahun.
"Sudah uzur umurnya dan sakit-sakitan terus. Sehingga dari kacamata kemanusiaan, itu diberikan," kata dia di Istana Bogor, 27 November 2019.
(Baca: Awal Pekan Depan, Jokowi Tagih Kasus Novel Baswedan ke Kapolri)
Keputusan tersebut kemudian menuai polemik. "Kejahatan korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, karena itu pengurangan hukuman dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan," kata peniliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana.
