Garuda Indonesia Tetapkan Empat Direksi Sementara, Ini Profilnya
Garuda Indonesia kini memiliki empat pelaksana tugas harian (Plh) untuk empat jabatan direktur yang kosong imbas kasus penyelundupan Harley dan Brompton. Empat Plh ini setidaknya akan bertugas hingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Januari tahun depan. Berikut, latar belakang karier para Plh.
Pertama, Tumpal Manumpak Hutapea. Pria yang berpengalaman sebagai pilot Garuda selama 25 tahun tersebut didapuk menjadi Plh Direktur Operasi. Kemudian, Mukhtaris didapuk menjadi Plh Direktur Teknik dan Layanan. Ia telah bekerja selama 15 tahun di Garuda, dengan jabatan terakhir Vice President Acquisition and Air Craft Management Garuda.
(Baca: Erick Thohir Bakal Pecat Pejabat Garuda yang Lakukan Pelecehan Seksual)
Ketiga, Aryaperwira ditetapkan sebagai Plh Direktur Human Capital. Pria yang berlatar belakang sebagai pilot ini baru bekerja di Garuda Indonesia selama setahun, dengan jabatan sebagai Vice President Human Capital. Terakhir, Joseph Tendean diangkat sebagai Plh Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha. Pria yang telah bekerja selama 26 tahun di Garuda ini terakhir kali menduduki posisi di divisi marketing dan komersial.
Para direktur sementara ini akan mendampingi Fuad Rizal yang menjabat Direktur Keuangan sekaligus pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama. Selain itu, Pikri Ilham yang memegang posisi Direktur Niaga sambil bertugas sebagai Plt Direktur Human Capital dan Plt Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha.
Sebelumnya, Dewan Komisaris memberhentikan lima direktur termasuk Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Arie Askahara. Pemberhentian tersebut dilakukan atas dugaan keterlibatan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton di pesawat baru Garuda.
(Baca: Bursa Calon Dirut Garuda, dari Susi Pudjiastuti hingga Ignasius Jonan)
Pemberhentian saat ini masih bersifat sementara. “Ada dua cara pemberhentian direksi yaitu pemberhentian sementara dilakukan oleh dewan komisaris, dan pemberhentian permanen akan dilakukan di dalam RUPSLB," kata Komisaris Utama Sahala Lumban Gaol, pada saat konferensi pers, di Kementerian BUMN, Sabtu (7/12).
