Nasabah KSP Indosurya Merasa Tertipu, Tak Tahu Simpan Uang di Koperasi

Penulis: Ihya Ulum Aldin

Editor: Agung Jatmiko

8/5/2020, 18.43 WIB

Nasabah tidak tahu ternyata dana disimpan di koperasi, hanya tahu disimpan di deposito.

KSP Indosurya, gagal bayar KSP Indosurya, kasus KSP Indosurya
Donang Wahyu|KATADATA
Para nasabah KSP Indosurya merasa terjerat iming-iming dari tim pemasaran. Mereka tidak tahu menyimpan uangnya di koperasi.

Para anggota Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya Cipta yang kesulitan menagih dana simpanan yang mencapai Rp 10 triliun mengadu nasib mereka ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Para nasabah KSP Indosurya menceritakan selama ini mereka mengira Indosurya Finance merupakan lembaga finance banking, bukan koperasi. 

"Saya sudah (menjadi nasabah) tujuh tahun, tapi tidak tahu bahwa ini bentuknya koperasi. Saya baru tahu bentuknya koperasi setelah ada kasus ini," kata Irfan, salah satu nasabah Indosurya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR secara virtual, Jumat (8/5).

(Baca: Investasi Bodong KSP Indosurya, Jerat Kalangan Menengah Atas)

Selama ini KSP Indosurya menjalankan operasinya seperti bank. KSP Indosurya menawarkan beragam produk dengan iming-iming imbal hasil tinggi di antaranya deposito dengan bunga 9-12% per tahun. Lebih tinggi dari bunga deposito perbankan sebesar 5%- 7% pada periode yang sama.

KSP Indosurya memiliki setidaknya 11 produk yang terdiri dari delapan produk tabungan dan tiga produk bersifat deposito berjangka. Misalnya, salah satu produk bernama Simpanan Berjangka memiliki batas minimal dana yang disetor Rp 50 juta.

Alasan nasabah tertarik menanamkan dana di KSP Indosurya, tidak hanya soal imbal hasil yang tinggi. Melainkan, juga karena bujuk rayu petugas pemasaran. Petugas pemasaran mengatakan bahwa koperasi tersebut berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dana dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Padahal sesuai kewenangannya, koperasi berada dalam pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), bukan OJK.

Hal ini sempat menjadi sorotan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi, yang sebelumnya dimintai bantuan oleh Kemenkop UKM dan OJK. Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing mengatakan, ada beberapa pelanggaran yang dilakukan KSP Indosurya.

Pertama, menawarkan produk investasi dengan penawaran imbal hasil tidak wajar, jauh di atas rata-rata. Kedua, dalam memasarkan produk-produk investasinya, KSP Indosurya kerap  menyertakan logo OJK.

"Penyertaan logo OJK ini seolah-olah menandakan produk yang ditawarkan sudah mendapat izin dari OJK," kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing, kepada Katadata.co.id, Rabu (15/4).

Lihainya Marketing KSP Indosurya

Selain mencatut nama dan logo OJK, tim marketing KSP Indosurya Cipta juga dilaporkan lihai saat menggaet nasabah. Pasalnya, banyak marketing KSP Indosurya merupakan mantan marketing bank, yang paham mengenai produk deposito.

"Kebanyakan marketing-nya itu bekas marketing bank, seperti yang menawarkan deposito pada saya, dulunya kerja di Bank UOB," ujar salah seorang nasabah KSP Indosurya, Michelle.

Ia menilai marketing tersebut pada dasarnya sudah memiliki data nasabah dan sudah memiliki kedekatan dengan nasabah deposito lamanya. Sehingga, dirinya pun percaya menanamkan dana di KSP Indosurya.

Intinya, para nasabah tersebut bersedia menanamkan dananya hanya berbekal rasa percaya, ditambah dengan promosi dari marketing bahwa KSP Indosurya merupakan perusahaan besar, memiliki cabang di mana-mana, serta diawasi OJK.

Pelanggaran lain yang diendus oleh nasabah adalah, soal status nasabah dalam badan hukum koperasi. Pasalnya, pihak yang menaruh dana di koperasi seharusnya otomatis diakui sebagai anggota, dan masuk dalam struktur keanggotaan koperasi.

"Selama ini saya dianggapnya sebagai nasabah, karena kami tidak tahu soal keanggotaan koperasi. Oleh pihak marketing, kami hanya dianggap nasabah," ujar Rendy, salah seorang nasabah KSP Indosurya.

(Baca: Tangani KSP Indosurya, Kemenkop Gandeng OJK & Satgas Waspada Investasi)

Terkait hal ini, mantan karyawan KSP Indosurya Hengky mengatakan, pengurus KSP Indosurya memang menekankan nasabah bisa tidak diakui sebagai menjadi anggota. Alasannya, dengan berstatus anggota koperasi, ada risiko yang mengikuti.

Risiko yang dimaksud adalah, ketika koperasi mengalami kerugian, maka anggota akan menanggung rugi juga. Padahal dengan status keanggotaan, seseorang bisa hadir dan memberi suara pada rapat anggota tahunan (RAT).

Selain itu, berdasarkan aturan yang berlaku koperasi hanya bisa menghimpun dana dari anggota. Artinya, jika seseorang menyetorkan atau menyimpan dana di koperasi, maka harus ditetapkan sebagai anggota.

(Baca: Masuk Ranah Hukum, Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka KSP Indosurya)

Pelanggaran UU Perkoperasian

Jika memang KSP Indosurya terbukti mengumpulkan dana dari masyarakat tanpa menyematkan status anggota, maka hal ini sudah merupakan pelanggaran Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, serta aturan turunannya.

Sebab, dalam peraturan ditegaskan KSP tidak bisa menggalang dana dari luar anggota. Hal ini tertera dalam Pasal 89 UU Nomor 17 Tahun 2012, yang menyebutkan kegiatan KSP adalah menghimpun dana dari anggota, memberikan pinjaman ke anggota, dan menempatkan dana pada KSP lain.

Aturan ini kemudian diperkuat dengan munculnya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Permenkop UKM) Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Secara spesifik, Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 19 Ayat (1) menyebutkan kegiatan usaha KSP terdiri dari, menghimpun simpanan dari anggota. Kemudian, memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya. Dalam aturan ini tidak disebutkan KSP bisa menghimpun dana di luar anggota.

Kini kasus gagal bayar KSP Indosurya telah masuk ranah penyidikan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Tipideksus telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yang menurut informasi beredar berinisial HS dan SA.

Tipideksus Bareskrim Polri pun dilaporkan telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), untuk melacak aliran dana KSP Indosurya. Namun, Humas PPATK Natsir Kongah menolak memberi keterangan lebih rinci.

(Baca: Pinjaman Online Ilegal Marak saat Pandemi, Warga Diminta Hati-hati)

Reporter: Ihya Ulum Aldin

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan