Erick Thohir Disebut Ajukan PMN BUMN Tahun Depan hingga Rp 70 Triliun
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan penambahan penanaman modal negara (PMN) hingga Rp 70 triliun untuk tahun depan. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan PMN tahun ini, yang sebesar Rp 22,27 triliun.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Ralyat (DPR) Aria Bima, usai menggelar rapat tertutup dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (22/6).
Ia menilai, masih banyak belanja kementerian yang bisa dialokasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau menciptakan lapangan pekerjaan. Khususnya, untuk mendorong sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang memberikan kontribusi hampir 57% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Bagaimana usaha-usaha dari BUMN ikut memberikan dukungan seperti program Mekaar dan KUR, perlu ada relaksasi lagi untuk pengembalian pokok dan bunga," kata Aria.
Selain itu, PMN juga mungkin akan diberikan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, banyak pelanggan listrik PLN yang sebelumnya belum masuk klaster miskin, saat ini masuk klaster tersebut karena terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Sehingga, perlu adanya subsidi kepada masyarakat yang masuk kepada klaster miskin.
Aria menjelaskan, pihaknya akan membahas pengajuan PNM ini lebih lanjut dalam beberapa rapat kemudian, karena rencana ini baru sepihak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian BUMN. Pasalnya, DPR mendengar bahwa ada 22 BUMN yang perlu mendapatkan suntikan PMN.
(Baca: Bulog Dicoret, Ini Daftar 11 BUMN yang Terima PMN hingga Dana Talangan)
Disampaikan juga, bahwa rencana PNM dari Kementerian BUMN tidak hanya untuk menyelesaikan proyek-proyek strategis terkait infrastruktur. Namun, fokus pemberian PMN juga untuk BUMN yang terdampak oleh pandemi corona.
"Terutama sektor BUMN pangan dan farmasi, menjadi prioritas karena kepastian kapan pandemi corona ini berakhir kami tidak tahu," katanya.
Meski begitu, Aria mengatakan di dalam berbagai rapat Komisi VI DPR, ada beberapa klaster seperti pangan, farmasi, energi, dan keuangan. Sampai saat ini, skenario yang dibahas masih seputar dampak ringan pandemi corona, meski tetap berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Erick Thohir yang ditemui usai rapat, tidak bersedia memberikan komentar terkait dengan rapat tertutup bersama Komisi VI DPR.
"Tidak boleh berkomentar, tadi rapatnya kan tertutup," kata Erick sambil berlalu.
(Baca: DPR Persoalkan Tambahan PMN Rp 7,5 Triliun untuk Hutama Karya)
