Pengusaha Sebut Larangan Impor APD dan Alat Medis Perlu Dikaji
Pelaku usaha alat kesehatan menilai permintaan penghentian impor alat kesehatan yang diutarakan Presiden Joko Widodo perlu diikuti kajian. Sebab, meski beberapa alat medis bisa diproduksi di dalam negeri, ada sejumlah alat medis yang harus dikaji apakah masih perlu impor atau tidak.
Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Randy H. Teguh mengatakan, aturan larangan impor APD dan masker diperlukan. Sebab, industri di dalam negeri sudah memiliki kapasitas yang mumpuni untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan, aturan larangan ekspor untuk dua perlengkapan medis ini sudah dicabut.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan (Kemendag) sempat menutup keran ekspor APD dan masker untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, aturan tersebut telah dicabut lantaran produksi APD dan masker lokal telah berlebih.
"Sudah dicabut larangan ekspor, tapi tidak ada peraturan menteri yang melarang impor. Karena aneh juga kita sudah bisa produksi dan ekspor, tapi masih impor," kata Randy, kepada Katadata.co.id, Kamis (9/7).
Sebelum virus corona atau Covid-19 mewabah di Indonesia, kebutuhan alat kesehatan 90% dipenuhi dari impor, sementara sisanya 10% berasal dari produksi. Kemudian, produsen lokal terus berkembang selama pandemi corona, sehingga produksi APD, masker, hingga ventilator meningkat.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah membatasi impor alat kesehatan yang telah diproduksi secara masif di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan tarif bea masuk.
Namun, larangan impor menurutnya, harus melalui kajian lebih lanjut. Sebab, sejumlah alat kesehatan, seperti ventilator, alat tes cepat atau rapid test kit dan alat tes polymerase chain reaction (PCR) baru mulai diproduksi secara masif di Indonesia beberapa bulan yang lalu.
(Baca: Jokowi Larang Impor Alat Medis hingga Alutsista)
