Dinonaktifkan dari Dirut TVRI, Helmy Yahya Melawan
“Dasar rencana pemberhentian oleh Dewan Pengawas kepada saya tidak memenuhi salah satu pun dari poin di atas,” kata dia dalam surat tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, tidak ditemukan satu pun ayat dalam PP Nomor 13 Tahun 2005 yang menyatakan istilah “penonaktifan”. Kalaupun ada pelanggaran seperti tertulis dalam Pasal 24 ayat 4, maka ada prosedur yang semestinya dijalankan sebelum membuat keputusan pemberhentian.
(Baca: Tumbuh 13%, Belanja Iklan Televisi Tembus Rp 110 Triliun Tahun 2018)
Prosedur yang dimaksud yakni direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Pembelaan diri secara tertulis dalam jangka waktu satu bulan sejak direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh dewan pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut. Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, anggota direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
Atas dasar ini, Helmy pun menyatakan masih berstatus sebagai Direktur Utama LPP TVRI periode 2017-2022 yang sah dan tetap akan melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. “Saya meminta kepada seluruh pegawai LPP TVRI tetap bekerja seperti biasa demi kemajuan LPP TVRI,” kata dia.
Adapun dalam salinan surat keputusan Dewan Pengawas LPP TVRI yang beredar, tidak ada penjelasan mengenai alasan Helmy dinonaktifkan sementara. Katadata.co.id sempat menanyakan lebih lanjut kepada Helmy mengenai alasan penonaktifan dan pertemuan dengan Dewan Pengawas, namun hingga saat berita ini ditulis, ia belum memberikan jawaban.
