Termasuk Akuisisi Freeport, Aset Holding Tambang Bakal Tembus Rp 200 T

Sejalan dengan proses negosiasi, Harry mengatakan, pemerintah juga berfokus terhadap divestasi yang akan dilakukan. Dalam sisa saham yang akan dibeli yakni 41,64% akan ada bagian untuk pemerintah daerah yang akan diambil melalui Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) atau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Selain itu, terdapat wacana pembentukan Entitas Bertujuan Khusus (special purpose vehicle/SPV) yang termasuk BPJS Ketenagakerjaan. "Belum ada struktur yang pasti. Karena kami masih berunding terus," ujar Harry.

(Baca: Menteri BUMN Sebut Tiga Masalah Negosiasi Divestasi Saham Freeport)

Akan tetapi, terkait dengan pendanaan, Harry mengakui, holding tambang ini siap untuk melakukan hal tersebut. Harry menjabarkan, ketiga BUMN tambang ini melakukan holding, maka ekuitas yang dimilikinya akan sebesar Rp 64,6 triliun. Maka, apabila dikali dua saja, holding tambang ini bisa melebarkan kapasitasnya (leverage) hingga Rp 120 triliun.

Padahal batas aman melakukan leverage tersebut sebanyak tiga kali. "Nah kebutuhan untuk Freeport berapa? Itu saya belum tau. Tapi misalnya US$ 3 miliar atau Rp 36 triliun, leverage kami sampai Rp 120 triliun, maka tidak usah saya terangkan lagi (mampu atau tidak)," ujar Harry.

Harry pun melanjutkan, untuk dana nya sendiri, apabila mencukupi akan diambil dari ekuitas holding tambang ini. Namun, kemungkinan besar memang akan mengambil pinjaman melalui kredit yang akan diberikan oleh perbankan BUMN. "Pasti harus dibantu bank pemerintah," ujarnya.