Luhut Minta Jatah PLN Garap Proyek Listrik 35 GW Dikurangi
Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi seperti saat ini, pembangkit listrik yang beroperasi kemungkinan hanya 22 GW sampai 23 MW. “Beruntung itu, karena kalau tidak akan oversupply. Itu tidak bagus juga,” ujar Luhut.
Berbeda dengan Luhut, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan tengah mengkaji revisi proyek listrik itu menjadi 28 GW hingga 26,25 GW. Revisi itu bukan keinginan pemerintah, tapi menyesuaikan pertumbuhan permintaan listrik. Adapun permintaan listrik semester II negatif, meskipun ekonomi masih tumbuh.
Jika proyek 35 GW tetap dilanjutkan, sedangkan permintaan rendah, maka ada listrik yang terbuang. Ujungnya bisa membebani keuangan PLN karena skema jual beli listrik adalah take or pay. Jadi meski tidak jadi mengambil listrik tetap membayar. “Memang tidak terhindarkan ada upaya adjustment, karena kalau tidak PLN akan memikul beban listrik,” ujar Damin di Jakarta, Senin (16/10).
Proyek pembangkit 35 GW memang menjadi sorotan pemerintah terlebih Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurut penilaiannya, rasio utang terhadap pendapatan (Debt Service Ratio/DSR) PLN di bawah batas aman 1,5 kali.
Padahal jumlah utang yang harus mengikuti ketentuan DSR itu mencapai Rp 40 triliun. Sebanyak 25% di antaranya merupakan utang yang dijamin pemerintah. Jadi, ketika batas DSR dilanggar, pemerintah harus mengajukan keringanan (waiver) kepada pemberi pinjaman.
