BUMN Siap Ambil Saham Freeport, Kontraknya Pasti Diperpanjang
Jika masih kurang, ada skema pembiayaan lain yang bisa dilakukan. Holding BUMN pertambangan bisa menerbitkan surat utang (obligasi) dengan nilai yang tinggi. Kementerian BUMN juga dapat menyiapkan skema sekuritisasi aset holding pertambangan. Jika pun nilai sekuritisasi tidak terlalu besar, masih ada BUMN sektor lainnya yang siap membantu membeli divestasi saham Freeport.
"Jadi kalau soal mampu, ya mampu banget. Kalau dibilang mampu secara keuangan, ya sebenarnya harusnya sudah tidak ada pertanyaan itu," ujar Harry. (Baca: Masyarakat Adat Papua Inginkan 10-20 Persen Saham Freeport)
Pertanyaan lain yang sering muncul adalah kemampuan BUMN mengelola pertambangan tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya akan mengambil alih kepemilikan sahamnya. Sementara pengelolaan, manajemen, pekerja, peralatan dan hal lain yang terkait operasional tambangnya tidak berubah. Secara keseluruhan Freeport Amerika dan investor asing masih memiliki 49 persen saham Freeport Indonesia.
Dengan penjelasan ini, Hary memastikan Freeport tidak akan hengkang dari Indonesia saat masa kontrak karyanya telah berakhir di tahun 2021. Menurutnya, hal tersebut merupakan situasi yang wajar dimana banyak juga perusahaan-perusahaan asing yang melakukan operasinya di Indonesia.
"Bodoh tidak pemerintah, kalau sudah ambil 51 persen terus kontraknya habis 2021? Ini kan bukan untuk mematikan perusahaan. Yang habis 2021 itu kan Kontrak Karya, kalau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak habis-habis. Yang penting kita (indonesia) mayoritas," ujarnya. (Baca: Divestasi Perusahaan Tambang Lewat Bursa Jadi Opsi Terakhir)
Sebelumnya, Juru Bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) Virgo Solossa mengatakan para pekerja meragukan kemampuan pemerintah membeli 51 persen saham dan pengelolaan tambang Freeport. Mereka menganggap pemerintah tidak memiliki dana yang besar dan kemampuan teknis dalam mengelola tambang.
"Beli 10,64 persen saham saja tidak mampu kok, kenapa memaksakan sampai 51 persen sekarang. Lalu, lahan di Papua itu tidak mudah ditaklukan, butuh modal besar," ujar Virgo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (9/3).
