Masyarakat Adat Papua Inginkan 10-20 Persen Saham Freeport

Ketika dikonfirmasi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengakui, pemerintah menjamin daerah dan pemilik hak ulayat akan mendapatkan sebagian saham hasil divestasi Freeport kelak. Namun, dirinya belum bisa memastikan berapa besar saham yang akan diberikan untuk tanah Papua.

(Baca juga:  Inalum Lebih Siap Ambil Freeport setelah Holding BUMN Terbentuk)

"Tentu mereka akan dapat, tapi berapa persennya nanti kita lihat. Mereka memang inginnya segitu (10-20 persen), tapi nanti bagaimana mekanisme pembagiannya akan diurus Pak Jonan (Menteri ESDM)," ujar Luhut.

Sebelumnya, Luhut pernah mengatakan bahwa pemerintah masih fokus mengkaji skema pembelian saham Freeport apabila perusahaan tambang tersebut mau mengikuti aturan pemerintah terkait divestasi. Salah satu caranya adalah dengan menugaskan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan untuk mengakuisisi 51 persen saham milik Freeport.

Luhut mengatakan, saat ini, pimpinan holding pertambangan yakni PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) sendiri telah memiliki aset sekitar Rp 30 triliun. Oleh karenanya, dengan terbentuknya holding pertambangan, yang meliputi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Antam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk, akan semakin memperkuat kemampuan perusahaan mencari dana untuk membeli saham Freeport tersebut.

(Baca juga: Jonan Janjikan Masyarakat Adat Papua Dapat Saham Freeport)