Pemerintah Akan Libatkan UKM Garap Proyek Listrik
Pemerintah menyatakan akan mendorong keterlibatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam proyek kelistrikan yang menjadi program prioritas nasional. Ini dilakukan untuk lebih meningkatkan perekonomian nasional.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan hal ini masih dalam tahap wacana, karena UKM harus membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Namun, pemerintah tetap akan melakukan seleksi yang ketat terkait kemampuan UKM untuk ikut dalam pembangunan proyek-proyek listrik ini.
Saat ini pemerintah tengah mengkaji proyek-proyek mana kelistrikan mana saja yang bisa melibatkan UKM. Proyek yang akan diberikan adalah sebagian proyek yang dikerjakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero). (Baca: Jokowi Minta PLN Perbanyak Beli Listrik, Bukan Bangun Pembangkit)
"Ini membicarakan proyek-proyek di Pertamina dan PLN. Mana yang kita bisa paketkan untuk UKM. Lalu, mengkaji dari UKM nya itu pembiayaannya bagaimana. Program di perbankannya bagaimana, itu masih dibicarakan," kata Rini saat ditemui di Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/6).
Sementara Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan porsi proyek listrik yang bisa diberikan kepada UKM sangat kecil. Pembangunan transmisi tetap akan dilakukan perusahaan besar, UKM akan bisa berpartisipasi dalam ha-hal yang kecil.
“Di lapangan, bangun tiang-tiang dan pondasi tapak itu bisa dilakukan UKM," kata Sofyan. (Baca: Menteri ESDM Peringatkan PLN Permudah Syarat Tender Pembangkit Swasta)
Sofyan mengaku belum bisa menjelaskan proyek mana saja yang bisa melibatkan UKM, tapi PLN menyatakan mendukung rencana. Tujuan dari pemerintah mewacanakan hal ini adalah agar roda perekonomian terus bergerak dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Senada dengan apa yang disampaikan Sofyan, Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto mengatakan UKM dapat dimanfaatkan untuk pembangunan proyek dengan skala yang tidak terlalu besar. Suatu proyek bisa dikerjakan oleh beberapa UKM, sehingga tidak dikuasai oleh satu perusahaan besar saja.
“Pastinya kami akan memilih UKM yang memiliki kemampuan," ujarnya. Dwi berharap, rencana ini bisa segera berjalan tahun ini atau paling lambat tahun depan. (Baca: Pemerintah Beri Insentif Program Indonesia Terang)
