Bertemu Jokowi, Kontraktor Listrik Masih Keluhkan Masalah Perizinan
Dia sempat heran mengenai banyaknya keluhan dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang bisa memakan waktu hingga berminggu-minggu. Padahal saat dia datang langsung ke kantor pelayanan SIUP, izin ini bisa selesai hanya dalam dua menit. “Saya tanya, ini ruwetnya di mana? Kok yang lain bisa berminggu-minggu?" ujarnya.
Ternyata yang menyebabkan prosesnya bisa lama adalah pihak yang menandatangani SIUP tersebut. Saking jengkelnya, Presiden mendatangi langsung ruangan kepala kantor pelayanan SIUP ini. Namun, dia tidak berhasil menemuinya, karena pejabat tersebut sedang tidak berada di kantornya.
Dia pun menceritakan kegeramannya terkait peraturan daerah yang tidak produktif, dan menghambat proses perizinan. Akibatnya pekan lalu pemerintah menghapus 3.143 peraturan daerah tersebut. Menurutnya, di era kompetisi sekarang ini, perlu kecepatan dalam memutuskan dan bertindak di lapangan.
"Saya yakin kita mampu melakukan itu, tapi harus dengan cepat, jangan sampai ketinggalan dengan negara lain," ujar Presiden Joko Widodo. (Baca: Masih Ada Ribuan Perda yang Akan Dihapus)
AKLI dan APEI merupakan wadah dari para instalatur listrik Indonesia. Pengusaha dan praktisi ahli ini merupakan mitra PT perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan khususnya di dalam negeri.
Keluarga besar AKLI beranggotakan 7.300 perusahaan yang tersebar di 33 propinsi dan 175 kabupaten/kota. Jumlah total karyawan perusahaan ini sekitar 50.000 orang dari Sabang sampai Merauke.
Mereka siap mendukung sepenuhnya program pemerintah, terutama program listrik 35 GW infrastrukturnya, selama pemerintah melibatkan. Presiden mengapresiasi komitmen ini. Dukungan kontraktor kelistrikan ini tentunya bisa membantu meringankan tugas PLN.
Apalagi, kata Jokowi, banyak yang meragukan bahwa pemerintah bisa merealisasikan program kelistrikan ini dalam lima tahun. Keraguan ini bukan tanpa alasan karena selama ini, setelah 70 tahun merdeka, Indonesia hanya memiliki 53 GW. (Baca: PLN Gandeng Kejaksaan Agung Kawal Proyek 35 GW)
Meski begitu, Jokowi tetap bertekad untuk terus menjalankannya. Proyek listrik ini sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia yang masih kekurangan listrik. Dia memerintahkan para menterinya dapat berkerja keras mewujudkannya. "Dengan cara apapun ini harus bisa diselesaikan. Kalau biasa kerja satu shift, ya sekarang kita kerja tiga shift, dikerjakan siang malam," tegas Presiden.
