Izin Rumit Biaya Produksi Migas pun Mahal
Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Gde Pradnyana mengakui jika perizinan di sektor migas selama ini masih rumit. Di sektor hulu saja, setiap perusahaan membutuhkan 341 perizinan dengan 600.000 lembar dokumen persyaratan yang mesti dipenuhi dari 17 instansi.
Rumitnya perizinan, tentu akan menghambat kegiatan eksplorasi dan penemuan cadangan migas baru. Padahal sisa cadangan minyak terbukti Indonesia hanya 3,7 miliar barel dan akan habis dalam 11 tahun ke depan dengan laju produksi konstan sekitar 800 ribu barel per hari (bph).
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebetulnya tidak diam saja melihat kondisi ini. Kementerian pun berencana membentuk tim eksplorasi, yang menurut Kepala Sub Direktorat Pengawasan Eksploitasi Migas Kementerian ESDM Patuan Alfon, akan diisi para pemangku kepentingan di industri migas.
Pemerintah pun juga berencana akan menyerahkan proses perizinan kegiatan hulu melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). ?Jika berkaitan dengan institusi lain seperti rekomendasi ekspor akan masuk PTSP,? ujar dia.
Saat ini, yang sudah masuk PTSP terkait izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin lingkungan untuk usaha hulu migas. Persoalan ini merupakan salah satu yang dikeluhkan pengusaha migas karena banyak wilayah kerja yang terletak di area hutan yang terlarang untuk kegiatan ekonomi.
