Pengusaha Tunggu Pelaksanaan Aturan Tata Niaga Nikel Domestik

Pengusaha pertambangan nikel menyambut baik aturan Kementerian ESDM tentang tata cara niaga mineral logam batu bara. Dalam aturan tersebut, pemerintah mengatur batas bawah harga nikel dengan selisih paling tinggi 3%.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan aturan tersebut sudah sesuai dengan keinginan pengusaha. Namun, pihaknya masih menunggu pelaksanaan aturan tersebut. 

Dia pun mempertanyakan hukuman bagi pihak yang tak melaksanakan tata niaga nikel sesuai aturan pemerintah. "Tinggal pelaksanaannya saja, apakah smelter akan menerima? Apakah jika smelter tidak menerima, akan dikenakan sanksi?" ujar Meidy ke Katadata.co.id pada Jumat (24/4).

Pemerintah memang mengatur tata niaga nikel dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam Batubara.

Beleid itu menyatakan Pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan IUPK Operasi Produksi Mineral Logam yang memproduksi bijih nikel wajib mengacu pada Harga Patokan Mineral (HPM) Logam. Kewajiban tersebut juga berlaku untuk penjualan bijih nikel yang diproduksi kepada afiliasinya.

Segala ketentuan dan peraturan yang tertuang di dalam Permen ini mulai berlaku tiga puluh hari sejak diundangkan. "Melalui Permen ini, kami ingin mendorong tumbuhnya pasar nikel domestik serta memastikan penjualan bijih nikel bisa sesuai dengan harga pasar. Sehingga pemilik IUP Operasi Produksi, khususnya nikel, terlindungi harga jualnya," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam siaran pers pada Jumat (24/4)

(Baca: Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Harga Patokan Penjualan Nikel)