DPR Minta Pemerintah Tidak Memangkas Volume Subsidi LPG 3 Kg
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah bisa menaikkan kuota volume subsidi LPG 3 kilogram (Kg) tahun depan yang ditetapkan sebesar 7 juta metrik ton. Alasannya, besaran yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih rendah dibandingkan hasil rapat antara keduanya beberapa waktu lalu sebelum penyampaian nota keuangan.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR dan Kementerian ESDM, kuota volume subsidi LPG 3 Kg disepakati di kisaran 7,5 juta-7,8 juta metrik ton. Sementara, kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun depan sama dengan outlook tahun ini yakni 7 juta ton. Adapun, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan realisasi subsidi hingga Juli 2020 mencapai 4,1 juta metrik ton.
"Seharusnya pemerintah dapat menambah alokasi kuota volume subsidi seperti yang telah disepakati dalam rapat kerja 29 Juni 2020," kata Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar Rudy Mas'ud dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM, Rabu (2/9).
Ia pun mengusulkan agar subsidi lain seperti minyak tanah dapat dialihkan menjadi subsidi LPG 3 Kg, supaya kuota volume subsidi yang telah disepakati bisa diterapkan pemerintah. Menurut Rudy hal ini seharusnya bisa diimplementasikan mengingat kebutuhan LPG yang tinggi, serta sudah mampunya pemerintah menerapkan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan Dony Maryadi Oekon mengatakan kebutuhan LPG 3 Kg terus meningkat rata-rata 200.000 metrik ton tiap tahun dalam kondisi normal. Jumlah ini kemungkinan besar meningkat, mengingat kondisi saat ini masih diselimuti ketidakpastian imbas pandemi virus corona atau Covid-19.
"Saat ini jelas berbeda, karena situasinya sedang tidak normal dan masyarakat betul-betul membutuhkan LPG 3 Kg," ujar Dony.
Ia menyadari saat ini memang terjadi penurunan konsumsi LPG, namun hal tersebut lantas bukan berarti pemerintah menurunkan kuota volume subsidi LPG 3 Kg. Sebab, penurunan konsumsi secara signifikan bukan terjadi di level masyarakat, melainkan penggunaan untuk komersial yang tidak menggunakan LPG bersubsidi.
Sektor komersial yang dimaksud Dony adalah hotel dan restoran yang memang usahanya tengah terdampak pandemi corona, sehingga dalam operasionalnya tidak menggunakan LPG seperti di masa normal. Jenis yang digunakan pun merupakan LPG tabung besar volume 12 Kg.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKB Abdul Wahid berpendapat kuota volume subsidi LPG 3 Kg seharusnya sesuai dengan hasil yang disepakati. Ia menyebut keberadaan subsidi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tidak saja untuk konsumsi tetapi juga untuk menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Keberadaan subsidi ia nilai dapat menopang produksi UMKM dan akhirnya akan mendorong konsumsi di masyarakat. Efeknya adalah kembali bergeraknya roda perekonomian yang mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sebagai informasi, pada 29 Juni 2020 Kementerian ESDM dan DPR telah menyepakati asumsi makro sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Asumsi tersebut terdiri dari Indonesia Crude Price (ICP) sebesar US$ 42-45 per barel, cost recovery US$ 7,5-8,5 miliar dan lifting migas 1,68-1,72 juta BOPD.
Kemudian volume BBM dan LPG 3 Kg subsidi, di mana masing-masing disepakati sebanyak 15,79 juta-16,3 juta kilo liter dan 7,5 juta-7,8 juta metrik ton. Lalu, volume minyak tanah 0,48 juta-0,5 juta kilo liter dan volume solar 15,31 juta-15,8 juta kilo liter.
