Pencabutan Subsidi Listrik 450 VA Berpotensi Tekan Daya Beli
Salah satu bentuk tujuan subsidi pemerintah adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, kebijakan itu tidak terintegrasi dengan pos penerima bantuan perlindungan sosial.
Artinya, antar satu pos bantuan dengan yang lainnya seolah-olah terpisah, misalnya subsidi dan bantuan pangan non-tunai. Kemampuan subsidi dalam menurunkan tingkat kemiskinan pun menurun selama rentang waktu 2015 sampai 2018. "Hal inilah yang kemudian saya kira menjadi alasan pemerintah dalam mengubah skema subsidi listrik mulai tahun 2022," ujarnya.
Dengan integrasi antara subsidi dan bantuan sosial di 2022, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan dapat menurun. Namun, daftar DTKS ternyata juga banyak ditemukan pemerintah daerah yang tidak melakukan pembaruan data. Dengan begitu, potensi kesalahan data pun akan terjadi.
Pada 2016 pemerintah pernah melakukan perbaikan data penyaluran subsidi listrik sampai 2018. Pada periode itu, jumlah penerimanya berkurang signifikan, dari 50,45 juta pelanggan menjadi 36,44 juta pelanggan.
Dampaknya, subsidi listrik turun dari Rp 63,11 triliun pada 2016 menjadi Rp 61,11 triliun pada 2020. “Jadi, memang perlu diwaspadai penggunaan DTKS ini. Ketidakakuratannya akan sangat berdampak pada kemampuan subsidi listrik dalam mengurangi program kemiskinan," ujarnya.
PLN Kerja Sama dengan Kemensos
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ida Nuryatin Finahari mengatakan pihaknya masih menunggu data DTKS terbaru dari Kementerian Sosial.
Hingga kini dari 24 juta pelanggan listrik 450 VA, hanya 9,3 juta pelanggan saja yang seharusnya menerima bantuan listrik dari pemerintah. "Saat ini kami masih menunggu data DTKS ter-update dari Kemensos, setelah dapat data, akan dipadankan datanya oleh PLN," ujarnya.
Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril sebelumnya mengatakan perusahaan terus bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Koordinasi dilakukan terutama untuk melakukan pemadanan data PLN dan Kemensos. "Jumlah pelanggan 450 VA saat ini adalah 24 juta. Namun, dari data DTKS hanya sekitar 9,3 juta," kata dia pada Senin lalu.
PLN terus memperbarui data per 2020. Hingga kini ada tambahan 1,5 juta pelanggan yang akan selesai pada update pemadanan data di akhir Juni 2021.
