Cina Minta Setop Pengeboran, RI Perkuat Keamanan Wilayah Migas Natuna
Pemerintah RI menjamin keamanan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang saat ini tengah melakukan kegiatan eksplorasi migas di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Ini menyusul gertakan Cina yang meminta kegiatan pengeboran migas di wilayah tersebut dihentikan.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo menilai permintaan Cina tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia diplomasi dan tidak mengancam kelangsungan eksplorasi SKK Migas dengan kontraktor asal Inggris, Premier Oil, yang tengah mengembangkan Blok Tuna di perairan Natuna.
Selain itu, Indonesia juga tidak mempunyai perbatasan laut langsung dengan negara Cina. Indonesia melakukan kegiatan eksplorasi masih di dalam wilayah landas kontinen yang menjadi hak Indonesia.
"Saya tidak paham dasar hukum apa yang dipakai Cina untuk protes kegiatan eksplorasi minyak di dalam landas kontinen Indonesia," kata Basilio kepada Katadata.co.id, Jumat (3/12).
Menyikapi hal itu, pemerintah akan bersikap sesuai ketentuan hukum laut internasional. Bahwasanya kegiatan eksplorasi yang saat ini dikerjakan masih berada di dalam wilayah landas kontinen Indonesia.
"Kita sudah taruh angkatan laut dan Bakamla untuk mengamankan kegiatan eksplorasi SKK Migas di sana yang juga sesuai dengan aturan nasional kita," ujarnya.
Seperti diketahui, China meminta agar Indonesia segera menghentikan pengeboran migas di perairan Natuna yang diklaim sebagai wilayah Sembilan Garis Putus-putus atau Nine Dash Line. Hal tersebut berdasarkan pengakuan dari empat orang yang mengetahui permasalahan tersebut kepada Reuters.
Permintaan Tiongkok ini belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah juga dilaporkan. Hal ini tentu meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam antara kedua negara di wilayah strategis dan ekonomi global.
Salah satu surat dari diplomat Cina kepada kementerian luar negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada pemerintah untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara. Pasalnya kegiatan tersebut diklaim berlangsung di wilayah Cina.
Anggota Komisi 1 DPR, Muhammad Farhan menegaskan RI tak akan menghentikan pengeboran migas. "Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.
Tiga orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah itu, membenarkan adanya surat tersebut. Dua dari orang-orang itu mengatakan Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.
