Gaji Karyawan Pertamina Tak Dipotong, Rencana Mogok Kerja Batal?
Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan bahwa rencana perusahaan memotongan gaji karyawan telah dicabut setelah beberapa pihak menentang rencana tersebut.
"Ada usulan yang kerja di rumah dipotong. Keputusan baru bisa jalan jika disetujui bersama. Keputusannya tidak dipotong," kata Ahok kepada Katadata.co.id, Senin (27/12).
Adapun, guna mengatasi permasalahan tersebut agar tidak berkepanjangan. Setidaknya, ada beberapa poin penting yang disampaikan Mantan Gubernur DKI Jakarta ini kepada jajaran direksi Pertamina.
Pertama, manajemen perlu menjalin komunikasi yang lebih intensif, terutama pada pekerja yang bukan merupakan anggota serikat pekerja agar tidak terpengaruh dengan ajakan mogok. Namun dengan catatan, bersifat persuasif dengan tidak mengancam.
"Pastikan seluruh Human Capital di Pertamina Group komunikatif, responsif dan solutif atas setiap pertanyaan mengenai SDM dari pekerja," ujarnya.
Berikutnya, manajemen perlu melakukan pemetaan terhadap pengurus maupun anggota SP yang dapat menjembatani diskusi lanjutan, baik terkait rencana mogok kerja hingga soal perjanjian kerja bersama (PKB). "Pastikan seluruh pekerja Pertamina Group terinformasi terkait dengan upaya tersebut," ujarnya.
Kemudian, dia juga meminta agar negosiasi selanjutnya tentang PKB perlu diketahui oleh seluruh Pekerja Pertamina Group. Misalnya dapat melalui M Teams Live Event, agar pekerja juga bisa menilai apakah pekerja cukup diwakilkan atau tidak.
Meski begitu, Ahok tak dapat memastikan bahwa rencana aksi mogok kerja akan tetap berlanjut atau tidak. Terutama seiring dengan keputusan dibatalkannya pemotongan gaji tersebut.
Yang pasti, apabila skenario terburuk terjadi mogok kerja, Ahok meminta manajemen harus memastikan tidak akan ada operasional Obvitnas serta pelayanan BBM kepada masyarakat yang terganggu. "Bisa tanya ke FSPPB (soal mogok kerja)," kata Ahok.
Kepala Bidang Media FSPPB Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa mengaku pihaknya saat ini masih berdiskusi dengan jajaran manajemen, yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan, terkait rencana aksi mogok kerja. Sehingga ia belum dapat memastikan terkait kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.
Jika memang keputusannya tidak dapat mengakomodir tuntutan dari FSPPB, maka dapat dipastikan aksi industrial berupa mogok kerja pada 29 desember 2021 sampai dengan 07 Januari 2022 tetap akan dilanjutkan. "Maaf, saat ini masih berlangsung diskusinya, jika sudah ada hasilnya, akan kami informasikan," katanya.
Bukan Masalah Gaji dan Kesejahteraan
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai rencana aksi mogok kerja yang dilakukan serikat pekerja lebih kepada adanya konflik kepentingan, bukan terkait kesejahteraan atau gaji. Sebab, gaji pekerja Pertamina sudah cukup tinggi dibandingkan dengan BUMN lainnya.
Ia menduga rencana aksi mogok ini karena adanya kepentingan pihak pihak tertentu yang ingin menggeser posisi Direktur Utama Pertamina yaitu Nicke Widyawati. "Jadi bukan murni untuk memperjuangkan pekerja tadi. Karena kesejahteraan pekerja sudah tinggi," katanya.
Menurut Fahmi jika nanti aksi mogok kerja akan tetap dilanjutkan, tingkat produktivitas perusahaan otomatis akan menurun. Meski begitu, dia optimistis Pertamina akan tetap berkomitmen menjaga pasokan BBM dan LPG agar tetap berjalan lancar.
"Kalau benar terjadi pemogokan total pasti akan menimbulkan biaya yang tadi, terutama penurunan produktivitas yang itu secraa keekonomian ada biayanya. Ini agak sulit untuk menghitung. Tapi saya gak saya yakin akan benar benar mogok secara totalitas, kita lihat," katanya.
Seperti diketahui, sejumlah pegawai Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB mengancam melakukan pemogokan kerja selama 10 hari. Hal tersebut terhitung dari 29 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022.
"Dengan ini kami memberitahukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa kami akan melaksanakan mogok kerja," tulis Surat Pemberitahuan Mogok Kerja FSPP pada Jumat (17/12).
Presiden FSPPB Arie Gumilar akan bertindak sebagai penanggung jawab aksi mogok kerja tersebut. Adapun aksi ini dilakukan salah satunya dalam rangka mendesak agar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dicopot.
Alasan lain yakni tidak tercapainya kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerja bersama (PKB) di Pertamina antara pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB. Pengusaha dan pekerja yang diwakili oleh FSPPB gagal melakukan perundingan.
Di samping itu, Direktur Utama Pertamina dinilai tidak memiliki itikad baik untuk membangun industrial peace atau hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kemudian tidak diindahkannya berbagai upaya damai yang sudah ditempuh oleh FSPPB.
Dalam surat tersebut FSPPB menyatakan, aksi mogok kerja dapat dihentikan sebelum jangka waktu yang disampaikan apabila tuntutan yang dilayangkan sesuai dengan surat kepada Menteri BUMN telah dipenuhi.
"Atau manajemen bersedia melakukan perundingan dengan syarat-syarat yang pernah disampaikan kepada Direktur SDM Pertamina pada agenda pra perundingan PKB di Cirebon pada 8-10 Desember 2021," tulis surat itu.
