Izin PLTA Jusuf Kalla Butuh 5 Tahun, Jokowi Sentil Lagi Birokrasi PLN
Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali menyoroti lambatnya birokrasi pada PLN. Kepala Negara mendapatkan laporan bahwa proses negosiasi perizinan dengan perusahaan setrum pelat merah itu membutuhkan waktu hingga lima tahun.
Laporan itu ia terima dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 sekaligus Founder Kalla Group, Jusuf Kalla. Melalui Kalla Group, Jusuf Kalla membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Sulawesi Tengah. Namun, terhambat negosiasi perizinan dengan PLN.
"Saya tekankan agar birokrasi utamanya di PLN, itu Pak Dirut (Direktur Utama PLN) diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi," kata Jokowi saat Peresmian PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy di Poso, Jumat (25/2).
Hal ini disampaikan di hadapan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick (BUMN) Thohir.
Jokowi mengatakan, pengusaha akan kelelahan apabila harus mengurus izin selama lima tahun. Apalagi, mereka juga perlu mengurus administrasi pendanaan hingga pembangunan proyek di lapangan.
"Sekuat apapun orang ngurus izin sampai lebih dari lima tahun, kecapekan di ngurus izin. Belum bekerja di lapangan," ujar Presiden.
Kepala Negara memperkirakan, sejumlah pengusaha berpotensi mundur apabila enggan menunggu tercapainya kesepakatan dengan PLN. Simak databoks berikut:
Pada kesempatan yang sama, Jusuf Kalla mengeluhkan proses negosiasi proyek PLTA dengan PLN membutuhkan waktu lima tahun.
"Negosiasi butuh lima tahun, masa pengerjaan proyek tujuh tahun. Jadi 12 tahun," ujar dia. Bahkan, proses negosiasi proyek PLTA di Kerinci, Sumatera Barat membutuhkan waktu lebih dari lima tahun.
Ia pun berharap, PLN bisa mempersingkat proses negosiasi menjadi satu tahun. Sebab, ada banyak investor yang berminat membangun PLTA mini. "Tapi tidak bisa maju karena soal birkorasi, bukan teknisnya. Birokrasinya lambat sekali," ujar dia.
Jusuf Kalla meyakini, pemangkasan durasi negosiasi akan mendorong pembangunan berbagai PLTA mini. Terlebih, PLTA mini dapat dibangun di sungai kecil yang tersebar di Tanah Air.
Jusuf Kalla juga meminta pemerintah dapat memberikan insentif berupa harga listrik yang wajar. Hal ini dapat mengutungkan pengusaha maupun PLN.
Dengan demikian, PLN bisa memperoleh keuntungan dalam menjalankan operasional. "Sementara pengusaha untung untuk investasi kembali," ujar dia.
Ini bukan kali pertama Jokowi menyentil birokrasi PLN. Pada November 2021, Jokowi mengaku ingin marah karena banyak pihak yang mengantre untuk berinvestasi ke Indonesia, khususnya ke Pertamina dan PLN namun terhambat birokrasi.
“Ruwetnya ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri. Kadang-kadang saya ingin marah ke sesuatu yang saya tahu gampang, tapi sulit dilakukan, kok tidak jalan-jalan,” kata Presiden dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11).
