Jokowi Ingin Marah karena Ruwetnya Birokrasi PLN dan Pertamina
Investasi di Indonesia masih terganjal masalah klasik seperti birokrasi, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku ingin marah dan tampak kesal dalam video yang diunggah Sekterariat Presiden di Youtube, Sabtu (20/11).
Dia menyatakan banyak pihak yang mengantre untuk berinvestasi ke Indonesia, khususnya ke perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara alias PLN. Hal itu disampaikan Presiden dalam arahannya kepada Komisaris serta Direksi Pertamina dan PLN, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/11) dan diunggah pada kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
“Ruwetnya ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri. Kadang-kadang saya ingin marah ke sesuatu yang saya tahu gampang, tapi sulit dilakukan, kok tidak jalan-jalan,” kata Presiden.
Seiring perubahan yang sangat cepat, Jokowi juga meminta BUMN tidak mengulur-mengulur rencana investasi yang sudah disepakati. Kesempatan berinvestasi di Pertamina dan PLN terbuka sangat lebar, jika para pejabat tersebut terbuka dan membuka pintu lebar-lebar. Keterbukaan itu pula yang diharapkan Presidan dalam Undang-Undang Ciptakerja.
Jokowi mencontohkan, Pertamina, sudah bertahun-tahun perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft ingin berinvestasi di Tuban. Nilai investasinya ditaksir sangat besar sekitar Rp 168 triliun, namun realisasinya menurut Jokowi baru Rp 5,8 triliun.
"Tapi mereka ingin cepat, kitanya yang tidak ingin cepat," kata Jokowi.
Karena itu, dia meminta Pertamina dan PLN bisa menghitung konsekuensi dari setiap penugasan yang diberikan, serta dilakukan secara profesionalisme. Selain itu, sebagai BUMN melakukan penghitungan secara transparansi, terbuka, dengan kalkulasi dan hitung-hitungan yang logis.
